Berita Partai Nasdem - Berita Nasional

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa melantik Mori Hanafi resmi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (12/07/2025) di Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

GALERI

Resmi Pimpin Nasdem NTB, Saan Mustopa Sebut Mori Hanafi Punya Kemampuan dan Kapasitas

Minggu, 13 Juli 2025 | 17:24 WIB

BeritaNasional.com - Mori Hanafi mengibarkan bendera usai dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (12/07/2025) di Mataram, Lombok Nusa...

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (Beritanasional/Elvis)

POLITIK

NasDem Dorong MPR Keluarkan Original Intent UUD 1945 terkait Putusan MK Pemisahan Pemilu

Selasa, 08 Juli 2025 | 09:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mendorong MPR RI mengeluarkan original intent terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah....

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari (kanan). (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Putusan MK Dinilai Berpotensi Kunci Perkembangan Sistem Pemilu

Senin, 07 Juli 2025 | 07:46 WIB

BeritaNasional.com - Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah bisa menimbulkan krisis konstitusional. Bahkan, bisa...

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (BeritaNasional/Elvis)

POLITIK

Surya Paloh Kritik Keras MK: Putusan Pemilu Pisah Langgar Kedaulatan Rakyat

Minggu, 06 Juli 2025 | 08:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi (MK);tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Surya menilai MK telah melakukan...

Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Transformasi Polri Menuju Presisi: Menjadi Harapan Masyarakat". (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

GALERI

KWP Bersama DPR Gelar Diskusi Bahas Transformasi Polri Menuju Presisi

Kamis, 03 Juli 2025 | 17:58 WIB

BeritaNasional.com - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi *Dialektika Demokrasi dengan tema "Transformasi Polri Menuju Presisi: Menjadi Harapan...

Gedung Kejari Jakpus. (Foto/Dok Kejari Jakpus)

HUKUM

Update Kasus Korupsi PDNS, Kejari Jakpus Bakal Periksa Eks Menkominfo Johnny Plate

Kamis, 03 Juli 2025 | 08:35 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat bakal memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi...

Ilustrasi Pemilu. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

POLITIK

NasDem: Putusan MK Pisahkan Pemilu Bikin Porak-poranda Ketatanegaraan

Selasa, 01 Juli 2025 | 17:51 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah telah membuat sistem ketatanegaraan...

Ketua Komisi II DPR Aria Bima (kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (BeritaNasional/Elvis)

POLITIK

PDIP Gelar Rapat Internal Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Selasa, 01 Juli 2025 | 17:23 WIB

BeritaNasional.com - PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat internal untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. PDIP akan menentukan sikapnya...

Gedung Mahkamah Konstitusi (BeritaNasional/Oke Atmaja)

PERISTIWA

NasDem Nilai Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Inkonsitusional

Selasa, 01 Juli 2025 | 07:16 WIB

BeritaNasional.com - Partai NasDem menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah inkonstitusional. Putusan itu dianggap menabrak aturan di UUD 1945.

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari (kanan) saat Rapat Pleno. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Wacana Amandemen UUD 1945, Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Minta Masukan Pihak Kampus

Kamis, 26 Juni 2025 | 16:25 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI meminta kampus dan akademisi mengevaluasi kebutuhan untuk amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.