Agar Tidak Mubazir, NasDem Minta Wapres Berkantor di IKN

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa tidak masalah Ibu Kota Nusantara ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik pada Tahun 2026. Bagi NasDem, paling penting adalah proyek IKN tidak mangkrak.

"Kalau NasDem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi dan sudah memberikan alternatif-alternatif," ujar Saan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (23/9/2025).

NasDem mengusulkan alternatif agar pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak mubazir karena telah menggunakan anggaran yang besar.

Saan mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN supaya tetap ada aktivitas di sana dan infrastrukturnya terpakai serta terawat.

"Supaya ada aktivitas di IKN, supaya IKN yang dibangun tidak rusak, apa ada yang ngerawat, kan mengusulkan wapres untuk sementara berkantor di sana. Kalau ada wapres berkantor di sana kan aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik," kata wakil ketua DPR RI ini.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perubahan status awal Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara. Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 maksudnya adalah penyelesaian pembangunan tiga lembaga politik, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Ditargetkan pembangunannya rampung dalam 3 tahun mendatang yakni, infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Maksudnya adalah dalam 3 tahun, pas untuk 3 entitas politik, 3 lembaga politik eksekutif, legislatif, yudikatif bisa selesai, maksudnya itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Prasetyo menegaskan IKN tetap akan menjadi ibu kota negara. Tidak ada penyebutan khusus IKN sebagai Ibu Kota Politik.

"Tetap ibu kota negara, maksudnya itu tadi kan kalau kita pindah hanya eksekutif saja rapat sama siapa, itu maksudnya, bukan kemudian itu menjadi Ibu Kota Politik atau Ibu Kota Ekonomi," tukasnya.