Banyak Kementerian Urus Pendidikan, DPR Dorong Pemerintah Bentuk Lembaga Khusus

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mengusulkan pemerintah membentuk lembaga atau sistem khusus untuk menyinkronkan target dan arah pembangunan pendidikan nasional. Supaya seluruh kebijakan pendidikan berjalan seiring dalam satu tujuan sama.

Esti menyoroti banyaknya kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan satuan pendidikan sehingga butuh mekanisme koordinasi yang kuat.

Penyelenggaraan pendidikan saat ini tidak hanya dilakukan Kemendikdasmen dam Kemendiktisaintek. Tetapi juga Kementerian Agama, sampai Kementerian Sosial yang mengembangkan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan sekolah terintegrasi.

"Ini semuanya berbicara tentang pendidikan. Kita berbicara soal standar pendidikan yang harus dilaksanakan oleh semua dan target pendidikan yang harus dicapai bersama," ucap Esti dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Ia menilai, perlu suatu mekanisme yang mampu menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional lintas kementerian. Menurutnya, koordinasi yang selama ini berjalan belum memiliki landasan yang cukup kuat untuk memastikan seluruh program bergerak menuju sasaran yang sama.

"Dalam gambaran saya, sebenarnya ada sebuah lembaga secara khusus yang menyinkronkan pencapaian target-target pendidikan nasional kita dari seluruh kementerian yang ada," ucapnya.

Keberadaan mekanisme koordinasi tersebut penting mengingat masing-masing kementerian memiliki mandat, nomenklatur, serta karakteristik yang berbeda. Tanpa koordinasi yang kuat, dikhawatirkan setiap kementerian justru berjalan sendiri-sendiri sehingga tujuan besar pendidikan nasional sulit tercapai secara optimal.

Selain itu, politikus PDIP ini menekankan pentingnya penyusunan Rencana Induk Pendidikan Nasional yang melibatkan seluruh kementerian terkait. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya dapat menjadi acuan bersama dalam menyusun arah pembangunan pendidikan nasional jangka panjang.

"Kalau berbicara Rencana Induk Pendidikan Nasional, tidak mungkin hanya satu kementerian yang menyusun. Semuanya harus bersama-sama sehingga arah pembangunan pendidikan nasional menjadi jelas," ucapnya.

Pun ia berharap pembahasan RUU Sisdiknas dapat menghasilkan tata kelola pendidikan yang lebih terintegrasi dan mampu memperkuat koordinasi antarkementerian. Dengan demikian, berbagai program pendidikan yang dijalankan pemerintah dapat saling mendukung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Yang paling penting, seluruh pihak harus membuka diri dan mengedepankan kepentingan nasional. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa," pungkasnya.