DPR Curhat Diserang Hoaks, Puan Sebut Upaya Kikis Kepercayaan Masyarakat

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap DPR belakangan diserang hoaks. Yaitu, hoaks berupa kutipan palsu mengatasnamakan pimpinan atau anggota dewan, hoaks DPR menolak pembahasan atau pengesahan RUU Perampasan Aset, dan hoaks video lama yang diberi narasi baru yang tidak sesuai konteks.

"Di ruang digital, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan telah mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," ujar Puan saat pidato rapat paripurna penutupan masa sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

"Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI," tegasnya.

Puan menuturkan, narasi hoaks tersebut mempertentangkan DPR dengan rakyat. Menurutnya, cara-cara ini dilakukan untuk mengikis kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

"Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun," tuturnya.

Puan menyebutkan kondisi ini menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi rakyat dan strategi komunikasi negara yang tepat. Selain itu, menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif untuk membangun kepercayaan publik.

"Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik; pertumbuhan ekonomi; dan keberhasilan demokrasi. Dalam situasi seperti inilah, bangsa Indonesia harus kembali kepada fondasi kebangsaannya. Bersatu dalam membangun Indonesia dan memastikan bahwa kemajuan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh sebagian kecil kelompok," tegasnya.

Karena itu, DPR menilai menjaga persatuan nasional bukan dengan meniadakan kritik, melainkan memastikan setiap kritik bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa.

"Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat," tandas Puan.