Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa, Pemerintah Jamin Tak Akan Gegabah

BeritaNasional.com - Pemerintah menjamin tidak akan gegabah dalam mempertimbangkan usulan Kota Solo atau Kota Surakarta menjadi daerah istimewa. Pemerintah akan memperhitungkan banyak faktor sebelum memberikan keputusan.

"Tapi, tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang dikutip pada Sabtu (26/4/2025).

Prasetyo mengatakan akan ada konsekuensi-konsekuensi apabila usulan pembentukan daerah istimewa itu dikabulkan. Salah satunya, kelengkapan pemerintahan daerah.

"Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi. Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," katanya.

Prasetyo mengatakan masalah pembentukan daerah istimewa ini akan dibahas bersama-sama dengan kementerian terkait.

"Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait. Kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Kota Surakarta atau Kota Solo diusulkan menjadi daerah istimewa Solo. Hal ini didasarkan pada permintaan agar Solo dimekarkan dari Jawa Tengah dan menjadi daerah istimewa.

"Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin daerah istimewa Surakarta," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Menurut dia, alasan Solo diminta menjadi daerah istimewa karena secara historis memiliki kekhususan dalam proses perjuangan menghadapi penjajahan. Selain itu Solo memiliki kekhasan budaya.

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," kata Bima.