Agung Laksono Minta Tak Ada Rangkap Jabatan di Golkar

BeritaNasional.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memberi catatan kepada Ketua Umum Golkar selanjutnya terkait masalah rangkap jabatan. Karena banyak kader-kader Golkar yang merangkap banyak jabatan.

"Saya mau tekankan soal rangkap jabatan. Ada yang seseorang yang mendapat tugas sampai 2, 3, 4 jabatan. Ini saya kira perlu ada koreksi bagi kita sendiri," kata Agung saat Munas Golkar, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Seharusnya, ada pemerataan di seluruh kader Golkar. Kader Golkar yang sudah menjabat di satu kepengurusan tidak boleh menjadi pengurus di tingkat lainnya.

"Bahwa sebaiknya ada pemerataan dan dorong yang lain memperoleh jabatan yang baik, apakah itu di DPD Golkar, di DPR, itu sudah ada aturannya kita," kata Agung.

"Bahwa yang sudah di DPD Golkar tidak boleh di DPP atau sebaliknya. Tapi seringkali kita langgar. Ini enggak perlu dilakukan," tegasnya.

Berbeda ceritanya apabila ada yang merangkap dengan batas waktu yang sementara, seperti pelaksana tugas.

"Kalaupun ada masa sementara, seperti plt, sekarang ada plt yang dilakukan oleh Mas Agus Gumiwang, itu jelas sampai masa tugas untuk ada waktu dilaksanakan Munas. Jelas," jelas Agung.

Selain itu, Agung juga mengusulkan adanya pembatasan masa jabatan di internal partai. Harus dipikirkan kembali kader-kader yang telah menempati jabatan di partai tidak boleh lebih dari dua periode kepengurusan.

"Paling tidak dipikirkan secara mendalam, apakah diberikan secara tertentu katakanlah 2 periode untuk masa jabatan ketum DPP, Ketua DPD, provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Ini pembatasan diperlukan dalam rangka mendorong kaderisasi. Lebih membuka kaderisasi ke depan," katanya.