Tanggapi Dino Patti Djalal, Idrus: Lihat Hasil Diplomasi Prabowo, Bukan Frekuensi Kunjungannya

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Idrus Marham, merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Idrus menilai kritik tersebut terlalu menyederhanakan diplomasi kenegaraan dengan hanya melihat aspek biaya perjalanan.

Menurut Idrus, dirinya selama ini mengenal Dino sebagai sosok diplomat senior yang memiliki wawasan luas dalam bidang hubungan internasional. Namun, ia menyayangkan pandangan Dino yang menyoroti kunjungan luar negeri Presiden dari sisi anggaran semata.

“Pak Dino adalah teman saya, sahabat saya dan saya menghormati pandangannya. Namun mengapa kali ini beliau ikut-ikutan jadi reduksionistis? Kok bisa-bisanya menilai diplomasi kenegaraan hanya dari biaya akomodasi? Simplistik sekali!” kata Idrus kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Idrus mengungkapkan setidaknya terdapat empat hal yang menjadi catatannya terhadap pandangan Dino Patti Djalal mengenai aktivitas diplomasi Presiden Prabowo.

Pertama, ia menyoroti kritik Dino yang menilai Presiden terlalu sering berada di luar negeri dan bahkan mengusulkan agar sejumlah pertemuan diganti dengan video conference untuk menghemat anggaran negara. Menurut Idrus, usulan tersebut tidak sejalan dengan praktik diplomasi tingkat tinggi yang membutuhkan interaksi langsung antar kepala negara.

“Ini paling nyeleneh. Bagaimana menyamakan realitas diplomasi tingkat tinggi high-level diplomacy setara dengan obrolan sehari-hari,” ujar Idrus.

Ia menjelaskan bahwa hubungan personal antar pemimpin negara tidak dapat dibangun secara optimal melalui pertemuan virtual. Berbagai keputusan strategis, termasuk kerja sama investasi dan pertahanan, sering kali lahir dari pertemuan informal di sela-sela agenda resmi.

Kedua, Idrus menilai Dino kurang sensitif terhadap dinamika geopolitik global yang tengah berlangsung. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berupaya memperkuat posisi tawar di tengah perubahan tatanan dunia yang semakin kompleks.

“Kehadiran fisik seorang Kepala Negara memberi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan sekadar penonton pasif yang mau didikte,” katanya.

Ketiga, Idrus menegaskan bahwa diplomasi presiden tidak seharusnya diukur dari besarnya biaya perjalanan yang dikeluarkan negara. Ia menilai keberhasilan diplomasi harus dilihat dari manfaat strategis jangka panjang yang dihasilkan.

“Diplomasi kepresidenan tidak seharusnya dihitung dengan logika untung-rugi biaya operasional jangka pendek, melainkan dari nilai strategis jangka panjang return on investment yang dihasilkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Idrus juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah dalam menjelaskan hasil-hasil kunjungan luar negeri Presiden kepada masyarakat.

Menurut dia, polemik mengenai frekuensi perjalanan luar negeri tidak akan berkembang apabila capaian diplomasi dapat disampaikan secara lebih terbuka dan sistematis.

“Saya kira di sinilah pentingnya komunikasi pemerintah. Juru bicara Presiden, kementerian terkait, dan seluruh perangkat komunikasi negara harus menjelaskan kepada publik apa targetnya, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi rakyat,” kata Idrus.

Ia menambahkan, berbagai kunjungan Presiden dalam beberapa bulan terakhir telah menghasilkan sejumlah nota kesepahaman dan kerja sama strategis di sektor investasi, hilirisasi industri, energi, pangan, pertahanan, hingga pengembangan teknologi.

“Jangan sampai masyarakat hanya tahu biaya perjalanan, tetapi tidak mengetahui manfaat dan hasil yang diperoleh negara. Di sinilah tugas para pembantu Presiden untuk menjelaskan secara utuh kepada publik,” tegasnya.

Keempat, Idrus mengingatkan bahwa dalam sejarah diplomasi Indonesia, pemimpin yang aktif menjalin hubungan internasional kerap berhasil meningkatkan posisi tawar Indonesia di tingkat global.

Ia mencontohkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga aktif melakukan kunjungan luar negeri untuk memperkuat diplomasi Indonesia melalui konsep “Thousand Friends, Zero Enemy”.

“Setiap presiden punya visi masing-masing dalam menjalin hubungan diplomatiknya, namun misi utamanya sama: demi bangsa,” ujar Idrus.

Karena itu, ia menilai kritik terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo terkesan bertentangan dengan praktik diplomasi yang juga dilakukan pemerintahan sebelumnya.

Lebih lanjut, Idrus berharap Dino Patti Djalal dapat berperan sebagai mitra kritis yang membantu memperkuat diplomasi Indonesia melalui gagasan dan kajian strategis.

“Daripada hanya merekomendasikan efisiensi naif seperti mengganti pertemuan bilateral dengan video call, Dino seharusnya memanfaatkan jaringan global dan institusi seperti FPCI untuk melakukan second-line diplomacy,” katanya.

Menurut Idrus, kontribusi yang lebih konstruktif dapat diberikan dengan menyediakan kajian berbasis data, memetakan risiko geopolitik, serta membantu mengawal implementasi berbagai komitmen investasi yang dibawa Presiden dari forum internasional.

Idrus menegaskan bahwa penilaian terhadap diplomasi Presiden tidak seharusnya hanya didasarkan pada frekuensi perjalanan ke luar negeri. Ia menilai ukuran yang lebih relevan adalah hasil, manfaat, dan posisi strategis yang berhasil diraih Indonesia melalui kunjungan-kunjungan tersebut.

“Mereduksinya menjadi sekadar persoalan frekuensi perjalanan bukan hanya keliru secara analitis, ia mencerminkan kegagalan memahami arsitektur diplomasi itu sendiri,” kata Idrus.

Ia juga mengajak publik untuk melihat kebijakan luar negeri Presiden Prabowo secara utuh dengan memahami visi dan tujuan yang ingin dicapai.

“Jangan mengukur Pak Prabowo dengan cara pandang kita sendiri. Pahami bagaimana cara berpikir beliau sebagai seorang pemimpin yang memiliki visi besar bagi bangsa dan negara,” pungkas Idrus.