JD Vance Klaim Kesepakatan Iran Bawa Keuntungan bagi Rakyat Amerika

BeritaNasional.com - Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance memberikan penjelasan terkait kesepakatan yang dicapai dengan Iran di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dari kalangan politik Washington.

Melalui sebuah video yang diunggah di platform X, Vance memaparkan poin-poin utama dari apa yang disebutnya sebagai "kesepakatan perdamaian besar" antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurut Vance, salah satu hasil utama dari kesepakatan tersebut adalah dibukanya kembali Selat Hormuz dalam waktu dekat. Selain itu, kesepakatan itu juga bertujuan memastikan Iran tidak akan memiliki senjata nuklir di masa mendatang.

Vance menjelaskan bahwa Iran berpeluang kembali diterima dalam perekonomian global apabila berkomitmen untuk tidak membangun kembali program nuklirnya dalam jangka panjang.

“Jika Iran berkomitmen jangka panjang untuk tidak pernah membangun kembali program nuklir mereka, maka mereka akan diterima di ekonomi global,” ujar Vance dikutip dar Al-Jazeera, Selasa (16/6/2026).

Namun, ia menegaskan bahwa apabila Iran melanggar komitmen tersebut, negara itu tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan program nuklirnya.

“Jika mereka melanggar komitmen tersebut, mereka tidak akan pernah memiliki sumber daya untuk melakukannya,” katanya.

Vance menilai kesepakatan tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi Amerika Serikat.

Dia kemudian menggambarkan kesepakatan itu sebagai "situasi yang menguntungkan bagi semua pihak, yaitu rakyat Amerika".

Meski demikian, pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi tekanan yang semakin besar terkait rincian kesepakatan tersebut. Sejumlah anggota Partai Republik maupun Partai Demokrat meminta penjelasan lebih lanjut serta pengawasan dari Kongres.

Kelompok kritikus menilai perjanjian itu lebih lemah dibandingkan kesepakatan nuklir era Presiden Barack Obama yang sebelumnya dibatalkan oleh Trump. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membuka detail kesepakatan kepada publik dan parlemen guna memastikan efektivitas serta mekanisme pengawasannya.

Sumber: Al-Jazeera