Raker Komisi IX dengan Menteri P2MI Bahas Evaluasi Kinerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Oleh: Elvis Sendouw
Jumat, 17 Juli 2026 | 12:30 WIB
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin bersama jajaran kementerian mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (BeritaNasional/Elvis Sendouw) Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin bersama jajaran kementerian mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (BeritaNasional/Elvis Sendouw) Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin bersama jajaran kementerian mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (BeritaNasional/Elvis Sendouw) Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin bersama jajaran kementerian mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (BeritaNasional/Elvis Sendouw) Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin bersama jajaran kementerian mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (BeritaNasional/Elvis Sendouw) Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin bersama jajaran kementerian mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin bersama jajaran kementerian mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

BeritaNasional.com -  Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin (kedua kiri), Wamen P2MI/BP2MI Christina Aryani (kiri) dan Dzulfikar Ahmad Tawalla (kedua kanan), hadir mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Rapat ini antara lain membahas Laporan Keuangan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk Tahun Anggaran 2025, evaluasi kinerja dan pembahasan kebijakan strategis nasional mengenai ketenagakerjaan luar negeri, termasuk tindak lanjut Rekomendasi PBB/ Dokumen Concluding Observations PBB dengan menyusun strategi migrasi nasional berbasis HAM dan memperkuat tata kelola perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). (BeritaNasional/Elvis Sendouw)sinpo

Editor: Elvis Sendouw
Komentar: