KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan dalam Kasus Dugaan Korupsi

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT berawal dari kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan lembaganya terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

"Benar, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi, di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Budi menjelaskan, setelah diamankan, sebanyak 19 orang menjalani pemeriksaan awal di Markas Komando (Mako) Brimob Lombok Barat.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Mako Brimob Lombok Barat," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, KPK memutuskan membawa tujuh orang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu yang dibawa adalah Bupati Lombok Barat.

"Tim kemudian akan membawa 7 orang diantaranya ke Jakarta, malam ini, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat," ucap Budi.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

"Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai pecahan rupiah, dan beberapa dokumen," katanya.

KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan penerimaan yang melibatkan kepala daerah terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. KPK hingga kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Sesuai ketentuan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.

"Perkara ini diduga terkait adanya penerimaan oleh bupati berkenaan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," tutur Budi.