Luhut Minta Prabowo Jangan Pilih Orang Toxic Jadi Menteri, Relawan Singgung 2 Partai Baru Gabung

BeritaNasional.com - Relawan pendukung Prabowo-Gibran menilai peringatan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan adalah bentuk kekhawatiran masuknya dua partai ke koalisi. Luhut mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak memilih menteri yang toxic.

Wakil Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer alias Noel mengatakan, kekhawatiran Luhut muncul karena sebelumnya program Prabowo ditolak. Lalu, pihak yang menolak itu malah bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

"Ini peringatan awal yang disampaikan oleh pak Luhut ke Prabowo, karena yang dikhawatirkan mereka yang kemarin tolak Prabowo-Gibran dengan program-programnya, yang pasti yang dikhawatirkan adalah dengan masuknya koalisi dua partai baru," kata Noel dalam keterangannya, Minggu (5/5/2024).

Noel enggan menyebut apakah dua partai yang dimaksud adalah NasDem dan PKB. Dua partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden itu, belakangan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tetapi peringatan yang disampaikan Pak Luhut itu pasti berbasis data dan analisa juga," katanya.

Noel pun sependapat dengan pernyataan Luhut. Menteri yang toxic akan merusak jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Jangan sampai pemerintahan Prabowo ke depan malah dirusak oleh para toxic-toxic ini yang berakibat pemerintahannya jadi tidak efektif," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024–2029, untuk tidak membawa orang "toxic" atau bermasalah ke kabinetnya.

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut.

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.