Gerindra Minta Kemenkeu dan Kemenaker Jelaskan Soal Tapera ke Publik

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad, meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait tabungan perumahan rakyat atau Tapera.

Terutama, kata Kamrussamad, Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan yang harus memberi penjelasan ke rakyat 

"Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 kan disebutkan ada kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan," kata Kamrussamad dalam diskusi Trijaya FM, Sabtu (1/6/2024). 

"Ada Kementerian Keuangan, dia harus keluar menjelaskan. Ada Kementerian Ketenagakerjaan, harus keluar menjalankan. Ada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat harus keluar menjelaskan," tambahnya.

Ia pun menyinggung langkah Kepala Staf Presiden (KSP) yang justru memberikan penjelasan terhadap program ini.

"Makanya. Itu (KSP) yang tidak ada di dalam PP 21 (malah menjelaskan). Jadi harus keluar dulu, berdialog dan bertemu. Kalau tidak, akan terus berpolemik dan semakin menimbulkan resistensi penerapan," ujarnya.

Sebelumnya, Kamrussamad menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra bakal mencari jalan keluar atas polemik dari Tapera yang dinilai dapat memberatkan para pekerja.

Sebab, lanjut Kamrussamad, banyak tokoh Partai Gerindra yang juga ketua organisasi pekerja.

"Di Fraksi Gerindra itu sendiri ada beberapa anggota DPR kita, pemimpin dari organisasi serikat pekerja. Sudah pasti aspirasi ini sangat kuat untuk bisa dicari solusinya, itu sudah pasti ini sangat kuat," katanya.

Oleh karena itu, Kamrussamad menilai pemerintah seharusnya menyerap aspirasi dari kalangan pengusaha dan pekerja kembali.

Pasalnya, kebijakan itu direncanakan ketika pemerintah memprediksi akan adanya pertumbuhan ekonomi di kalangan pekerja.

"Itu lah yang kemudian harus kita serap aspirasi baru dari dunia usaha dan dari pekerja dengan situasi yang baru saja kita lewati ini. Saya berharap pemerintah membuka diri dulu membuka diri berdialog bertemu dan menyerap aspirasi," tegasnya. 

"Jadi pernah berapa kali itu BP Tapera ke Komisi XI berkaitan dengan alokasi APBN untuk subsidi FLPP tetapi kita tidak pernah membahas tentang hal ini secara khusus," tambah Kamrussamad.