Luluk-Lukman Singgung Kasus Korupsi Pejabat Jatim saat Debat Pilgub Jatim 2024

BeritaNasional.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim menyinggung banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat di provinsi tersebut.

Hal itu diucapkan Luluk dalam debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 yang dilaksanakan di Grand Grand City Convex Surabaya, Minggu (3/11/2024).

“Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2023, Jawa Timur ternyata juga memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia,” ujarnya yang dikutip dari live streaming YouTube KPU Jatim pada Minggu. 

Luluk berjanji akan memprioritaskan pemberantasan korupsi di Jawa Timur dengan birokrasi yang baru.

“Birokrasi yang tidak bocor-bocor, memecahkan masalah bukan menjadi masalah, dan bakal mengurus bukan menjadi urusan,” tuturnya.

Ia memastikan tidak akan ada kantor pemerintahan yang bakal digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dirinya dan Lukman terpilih.

“Kita pastikan tidak akan lagi ada kantor pemerintahan yang akan dikeledak KPK dan tiada kepala dinas yang akan dijadikan tersangka,” katanya.

Luluk juga mengatakan ke depan Indonesia punya tantangan yang sangat serius karena seluruh pemimpin negara di dunia berkomitmen dengan tujuan sustainable development goals (SDG) 2030.

“Itu artinya bahwa Pemprov Jawa Timur harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang lapar pendidikan, harus tuntas berkualitas,” ucapnya.

Ia juga mengaku miris dengan kondisi Jatim yang kekurangan jamban bersih. Menurut data yang dirinya himpun, ada 19,2 persen rumah tangga tak punya jamban sehat di Jatim.

Kemudian, ia juga mengatakan indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur juga berada di peringkat 21 dibandingkan dari seluruh Indonesia.

Luluk juga bercerita sempat bertemu dengan pimpinan pesantren di Bangil, Pasuruan, yang mengeluh bertahun-tahun karena ada perusakan dan pencemaran limbah di desanya.

“Namun, jangankan ada solusi, didengar pun tidak oleh pemerintah provinsi,” tegasnya.

Menurut dia, kebanggan atas banyaknya penghargaan yang diterima seorang pemimpin tidak ada harganya jika masih banyak kesulitan yang dialami masyarakat Jatim.

“Apalah artinya penghargaan kalau ternyata reaksi kita masih miskin, ngurus KTP, BPJS, apalagi ngurus izin juga susah. Belum tahu kapan dan berapa biaya semestinya yang harus dibayarkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lukman mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Jawa Timur.

“Mulai dari kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendidikan, tinggal, infrastruktur. Kami hadir untuk menjadi solusi Jawa Timur,” ujar Lukman.

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, Luman mengatakan bakal mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu sesungguhnya kalau kita maknai adalah adalah 10 persen agar kita terhindar dari middle income trap,” ujar Lukman.

“Karena itu, kita memiliki terobosan baru namanya birokrasi digital agar semua terlayani dengan baik kesejahteraan bisa cepat terwujud,” tandasnya.