Debat Kedua Pilgub Jatim 2024, Risma-Gus Hans Fokus Bahas Tata Kelola Pemerintahan

Oleh: Panji Septo R
Minggu, 03 November 2024 | 21:10 WIB
Paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta saat debat Pilgub Jatim 2024. (Foto/YouTube KPU Jatim)
Paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta saat debat Pilgub Jatim 2024. (Foto/YouTube KPU Jatim)

BeritaNasional.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta memaparkan visi yang berfokus pada tata kelola pemerintahan baik (good governance).

Hal itu diucapkan Risma dalam debat kedua Pilgub Jatim 2024 yang dilaksanakan di Grand Grand City Convex Surabaya, Minggu (3/11/2024).

“Kami mempunyai visi Jawa Timur resik (bersih), demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban,” ujar Risma.

Program resik yang bakal diterapkan Risma adalah memperbaiki birokrasi pemerintahan dalam mengelola tata kelola good governance, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

“Layanan ini kami berikan lebih dekat kepada masyarakat karena wilayah Jawa Timur wilayah yang sangat luas dan banyak terdiri dari beberapa daerah yang sangat terpencil,” tuturnya.

Menurut dia, layanan itu harus bisa didekatkan sampai di tingkat kelurahan, kecamatan, dan daerah dengan teknologi informasi.

Meski demikian, Risma tetap menyiapkan layanan di desa-desa yang bisa diakses langsung untuk masyarakat.

“Mulai pendaftaran anak sekolah, keluhan terhadap sakit, keluhan terhadap layanan publik, itu bisa diakses langsung melalui desa kecamatan dan pemerintah kabupaten dan daerah,” katanya.

Selain itu, ia ingin bertanggung jawab atas akuntabilitas Provinsi Jawa Timur dengan menjamin berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

“Maka, kita bisa menjamin kapan akan selesai perizinan kapan, berapa biayanya dapat langsung dipantau masyarakat. Terutama tentang pengelolaan keuangan yang harus transparan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zahrul Azhar Asumta mengatakan hal itu bisa terjadi apabila pemerintah daerah memiliki prinsip dipermudah, jangan dipersulit dalam birokrasi.

“Tidak boleh ada mempersulit dan juga mencari kesempatan untuk mendapatkan berbagai keuntungan pribadi bagi para aparat-aparat yang melakukannya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hans.

Dia mengatakan pihaknya akan meningkatkan insentif untuk para aparat yang berprestasi berdasarkan sistem meritokrasi.

“Sehingga mereka betul-betul bekerja dengan baik sesuai dengan kapasitasnya dan juga layanan yang maksimal. Itu semuanya akan terjadi ketika kita memiliki rasa share to others,” ucapnya.

Gus Hans mengatakan semua permasalahan di provinsi bisa diselesaikan jika bekerja sama. Karena itu, semua wilayah di Jawa Timur bakal terlibat di dalamnya.

“Kalau misalnya memang permasalahan itu bisa diberikan kepada kabupaten silahkan kita berikan kepada kabupaten,” lanjutnya.

Dia berkomitmen akan berkantor di beberapa wilayah untuk mendekat kepada masyarakat agar esensi melayani masyarakat bisa mudah dilaksanakan.

“Jangan sampai masyarakat merasa tersulitkan oleh keberadaan birokrasi. Birokrasi bukan sesuatu yang menyulitkan,” ujarnya.

“Tetapi, harus memudahkan layanan kepada masyarakat dan itu semuanya insyaallah pasti akan terjadi kalau kita memiliki jiwa yang resik,” tandasnya.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: