PKS Tolak Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Cukup Optimalkan APBN

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak usulan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut HNW, suksesnya program tersebut tidak perlu sampai melanggar aturan agama.

"Sebagai bentuk dukungan agar program makan bergizi itu sukses gitu ya, tetapi agar sukses ya tidak perlu melanggar aturan agama," ujar HNW kepada wartawan pada Kamis (16/1/2025).

HNW menilai anggaran MBG cukup menggunakan APBN. Pemerintah hanya perlu mengoptimalkan anggaran negara untuk menjalankan program tersebut.

"Makan Bergizi Gratis itu adalah program dari pemerintah yang basisnya adalah APBN dan karenanya sudah sangat sewajarnya dibiayai APBN. Jangan sampai nanti malah APBN yang diperuntukkan malah tidak terkawal dengan baik karena dipakai sumber dana dari yang lain, yaitu zakat," katanya.

"Karenanya, kami membantu dengan mengingatkan agar APBN betul-betul APBN yang disediakan sekitar Rp 71 triliun itu. Tahap pertama itu betul-betul terlaksana dengan amanah terlaksana dengan fokus yang benar sehingga menyasar kepada pihak-pihak yang benar sehingga dengan demikian maka tujuan daripada makan bergizi gratis tadi bisa terpenuhi," ucap wakil ketua MPR ini.

HNW menilai APBN dan zakat memang diperuntukkan untuk membantu masyarakat. Namun, zakat memiliki golongan tertentu sebagai penerimanya.

"Zakat dipergunakan untuk membantu para fakir dan miskin di luar dari yang terkait dengan makan bergizi gratis," ujar HNW.

Sebelumnya, Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin mengusulkan agar zakat dari masyarakat digunakan sebagai stimulus untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Usulan ini disampaikan Sultan untuk membantu meringankan anggaran bagi program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Bagaimana kita bisa menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program makan bergizi gratis ini. Salah satunya adalah saya kemarin berpikir kenapa tidak zakat kita yang luar biasa besarnya juga dilibatkan di sana," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).