Dampak Trump terhadap Ekonomi Indonesia Tak Sedalam Negara Lain

BeritaNasional.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan dampak kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia relatif tak sedalam yang dialami negara lain.

“Ketidakpastian global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dinamika perekonomian Tiongkok, harus kita perhatikan. Namun, simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa dampak kepemimpinan Presiden Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia relatif tidak sedalam yang dialami negara lain, jadi kita harus optimis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi," ujarnya  dikutip dari Antara.

Seperti diketahui, Trump memiliki kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi AS. Salah satunya ialah persoalan tarif perdagangan yang diberikan terhadap berbagai negara seperti China, Kanada, Meksiko, dan berpotensi juga Uni Eropa.

Tindakan kontroversial lain Trump ialah terkait penutupan kantor United States Agency for International Development (USAID) hingga rencana mengambil alih Jalur Gaza dan Terusan Panama.

Berbagai rencana maupun kebijakan tersebut dianggap oleh pengamat pasar uang Ariston Tjendra, dapat memicu konflik ekonomi AS dengan negara lainnya, serta goncangan terhadap perekonomian global.

AS memutuskan pula menghentikan sementara bantuan luar negeri ke Indonesia yang dapat mempengaruhi program penting, penanganan HIV/AIDS, TBC, dan penyediaan peralatan medis.

Karena itu, ia menekankan, pentingnya menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Melihat kondisi domestik, lanjutnya, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan 5,03 persen hingga triwulan III-2024.

Stabilitas makro ekonomi didukung cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah sebesar 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor, jauh di atas standar internasional.

Inflasi juga terkendali pada level 1,57 persen pada akhir 2024, yang berarti menjaga daya beli masyarakat.

“Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3 persen, yang akan menjadi pijakan kuat untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen pada 2025–2029,” ungkap Rachmat.

Ia menegaskan, arah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kebijakan fiskal adaptif pada peningkatan pendapatan dan belanja negara secara pro pertumbuhan (growth), sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.

Pada tahun 2029, target pendapatan negara diproyeksikan mencapai 13,75–18 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Target-target ini sudah tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 sebagai pijakan prioritas pembangunan nasional,” kata dia.

Dengan strategi pembangunan yang terintegrasi, pihaknya optimis visi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.

“RPJMN 2025-2029 akan menjadi pijakan penting untuk mempercepat pembangunan. Kepemimpinan baru Presiden Prabowo dengan semangat kolaborasi lintas sektor, pusat-daerah juga harus membuat kita optimis semua target bisa tercapai," ujarnya.