Efisiensi Infrastruktur Disebut Kurangi Serapan Tenaga Kerja Domestik

BeritaNasional.com -  Efisiensi anggaran di bidang infrastruktur berpotensi memperlambat perekonomian nasional.

Pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp60,46 triliun akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi BUMN karya maupun perusahaan yang ikut andil dalam proyek infrastruktur nasional. 

Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Rabu (19/2/2025).

"Menurunkan juga tingkat permintaan, kemudian juga menurunkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya," katanya dilansir Antara. 

Anggaran infrastruktur dikategorikan sebagai investasi dan belanja modal pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga apabila proyek pembangunan infrastruktur banyak terhenti, akan secara langsung mengurangi penyerapan tenaga kerja domestik.

Seharusnya, sambung dia pemerintah menjabarkan dampak dari pemangkasan anggaran tersebut, serta berharap efisiensi yang dilakukan tidak memberikan dampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor infrastruktur.

Masih melansir Antara,  Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah diimplementasikan secara 'tebang pilih', serta terlihat efisiensi yang dilakukan dialokasikan untuk program lain.

Padahal menurut dia, apabila pemerintah ingin melakukan relokasi anggaran, dana yang dialihkan seharusnya digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memacu investasi, serta mendorong ekspor.

"Jika tidak dikaji ulang, ekonomi akan lebih lesu," kata dia.

Esther turut mengatakan, potensi dampak negatif berlekanjutan yang akan timbul dari efisiensi ini yakni menurunkan daya beli masyarakat, serta menyebabkan deflasi lebih dalam.