Benny Harman Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut 3 Kasus Korupsi

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mendukung langkah Polri mengusut tiga kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor).

Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan semata-mata untuk memberantas korupsi, bukan dilandasi motif politik maupun balas dendam.

"Tentunya, kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri,” ujar Benny dalam keterangan tertulis pada Jumat (10/7/2026).

“Tapi, harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik," tambahnya.

Sebagai informasi, saat ini, Kortas Tipidkor Polri tengah mengusut tiga perkara dugaan korupsi, yakni kasus pengadaan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout) di Sumatera dan sejumlah daerah, kasus PT Asabri, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT Citra Bangun Selaras (CBS) kepada PT Krakatau Nasional Infrastruktur (KNI), anak perusahaan PT Krakatau Steel. 

Benny berharap Polri bisa mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat beserta pola kejahatan yang digunakan.

"Dan, penting sekali untuk polisi menemukan semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk pola dan modus kejahatan yang dimainkan para pelaku," tuturnya.

Di tengah penyidikan yang berlangsung, nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah turut menjadi sorotan publik.

Hal itu menyusul beredarnya informasi mengenai penjagaan ketat aparat TNI di kediaman Febrie serta foto yang disebut memperlihatkan Febrie bersama keluarganya di salah satu rumah yang digeledah penyidik.

Meski demikian, hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai ada atau tidaknya keterkaitan antara pengamanan di rumah Jampidsus dengan operasi penggeledahan yang dilakukan Polri.

Benny meminta aparat penegak hukum segera memberikan penjelasan agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggung jawab soal pengamanan oleh TNI di rumah seorang pejabat," ungkap Benny.