Penyalahgunaan BBM Subsidi, DPR Minta Aparat Penegak Hukum Sanksi Tegas

BeritaNasional.com - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendesak aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas kepada oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi dengan modus ambil jatah secara sistematis.

Data digitalisasi Pertamina per Maret 2026 mengungkap kendaraan melakukan pengisian BBM subsidi sampai 82 kali dalam sebulan dengan total volume mencapai 4.992 liter. Modus tersebut dilakukan menjaga setiap transaksi di bawah batas harian 200 liter untuk mengecoh deteksi otomatis.

Ratna menilai, tindakan tersebut merupakan kejahatan terorganisir yang merampas hak masyarakat, bukan hanya sekadar pelanggaran administratif.

"Fenomena ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan adanya modus yang dirancang secara sistematis untuk mengakali aturan. Pelaku seperti ini harus dihukum tegas karena telah menyalahgunakan subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat," ujar Ratna dikutip dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Ia mempertanyakan efektivitas sistem digitalisasi SPBU yang selama ini digadang-gadang mampu mengawasi distribusi energi secara akurat. 

Ratna mendesak PT Pertamina dan BPH Migas menjelaskan mengapa pola transaksi janggal tersebut baru terdeteksi setelah berlangsung dalam waktu lama, tanpa adanya sistem early warning yang dapat memblokir transaksi mencurigakan secara real-time.

"Yang menjadi pertanyaan, mengapa sistem baru mengetahui setelah kasus ini terjadi? Apakah memang belum ada mekanisme early warning yang bisa langsung membaca pola pengisian yang tidak wajar? Padahal transaksi dilakukan berulang kali dan memiliki pola yang sama," ucapnya.

Ratna menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan (logging), tetapi juga instrumen pencegahan (prevention). Ia mengingatkan bahwa kegagalan sistem dalam memblokir transaksi mencurigakan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah masif.

"Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi alat pencatatan, tetapi gagal menjadi instrumen pencegahan. Negara harus hadir memastikan setiap liter BBM bersubsidi sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan secara ilegal," pungkasnya.