DPR Akan Panggil Pertamina Bahas Ketersediaan Stok BBM Subsidi Akibat Kenaikan Harga Pertamax

BeritaNasional.com - Komisi VI DPR RI akan memanggil PT Pertamina (Persero) untuk membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Green. Salah satu yang akan dibahas adalah potensi peralihan konsumsi masyarakat ke Pertalite yang bisa mempengaruhi ketersediaan stok BBM subsidi.

"Kami juga akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait dampaknya terhadap kinerja perseroan dan kemungkinan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Jangan sampai nanti masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite, lalu muncul masalah baru berupa keterbatasan stok yang justru menyulitkan masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto kepada wartawan, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, kebijakan penyesuaian harga BBM tidak lepas dari dampak dinamika global yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik berkepanjangan, pelemahan nilai rupiah sampai tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadi faktor yang membebani pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.

"Dengan situasi global perang berkepanjangan dan nilai tukar rupiah yang juga sedang melemah, sementara minyak kita masih impor, tentu ini menjadi beban bagi pemerintah sehingga untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi sangat berat dan pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian," jelasnya.

Komisi VI DPR mengingatkan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada konsekuensi terhadap dunia usaha. Biaya logistik meningkat dapat mendorong kenaikan harga yang dirasakan masyarakat.

"Logistik adalah komponen utama dalam kegiatan usaha. Ketika BBM naik, biaya distribusi juga meningkat. Dampaknya, harga-harga ke konsumen juga bisa ikut naik. Karena itu kami berharap inflasi tetap dapat dijaga," jelasnya.

Adisatrya menyebut, Komisi VI akan mencermati dampak kenaikan BBM terhadap sektor usaha kecil dan menengah. Karena biaya operasional jangan sampai berdampak pada penurunan produktivitas usaha dan memicu PHK.

"Kami berharap terutama sektor UKM tidak terkena dampak yang terlalu besar. Jangan sampai biaya usaha meningkat lalu berujung pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan pemberhentian pekerja," tegasnya.