Ada Perusahaan Terbukti Bakar Hutan, Menko Budi Gunawan: Cabut Izin Usaha, Itu Pidana

BeritaNasional.com -  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap para perusahaan yang terbukti terlibat pembakaran hutan dan lahan.

Penegasan itu disampaikan BG dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2025 di Pekanbaru, Riau yang dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan swasta.

“Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, kejaksaan Agun tadi dengan Pak Kapolda, kemudian nanti juga dengan Pak Gubernur, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup,” kata dia saat jumpa pers, Selasa (29/4/2035).

Menurutnya, beberapa langkah akan ditempuh pemerintah mulai dari penegakan hukum. Sampai dengan tidak segan untuk mencabut izin usaha bagi perusahaan yang terlibat pembakaran hutan.

“Karena Pak Law Enforcementnya juga ada di Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum ini tetap menjadi prioritas. Termasuk mencabut izin usaha jika diperlukan. Kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran,” ujar BG.

Penindakan tegas ini seiring dengan upaya pemerintah dalam mencegah karhutla yang masih menjadi masalah setiap tahun. Terlebih, pada tahun ini musim kemarau akan berlangsung lebih panjang mulai April hingga September 2025.

Berdasarkan data satelit Terra Aqua NASA, terdapat 144 titik api dengan confidence level tinggi. Selain itu, berdasarkan data lapangan, terdapat 97 kejadian karhutla hingga 17 April 2025, dan khusus di Riau, terdapat 80 hektare darurat karhutla.

Maka dari itu, BG menyampaikan, wilayah yang sejauh ini tercatat mengalami kebakaran lahan yakni di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

"Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan sedini mungkin, termasuk modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, mantan Kepala BIN ini menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto turut memberikan apresiasi terhadap pemerintah atas kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh jajaran. 

Bahkan, kata BG, Prabowo juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk terus mempertahankan capaian selama ini. Selain itu, Presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu kebakaran hutan yang berdampak pada geopolitik kawasan.

"Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada tanggal 13 Maret 2025. Desk Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam ini dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup," terangnya.