DPR Minta Pemerintah Perhatikan Dampak Penutupan Selat Hormuz, Harga BBM Bisa Naik

BeritaNasional.com - Komisi XII DPR RI meminta pemerintah memperhatikan resiko penutupan Selat Hormuz karena bisa berdampak pada ketahanan energi nasional. 

Anggota Komisi XII DPR RI Chritiany Eugenia Paruntu mmengatakan, kenaikan harga minyak global bisa mengerek biaya impor BBM dan berdampak pada APBN serta daya beli masyarakat.

Selat Hormuz menjadi jalur transit 20 persen pasokan dunia. Sehingga apabila ada gangguan bakal mendorong harga minyak naik signifikan yang bisa berdampak ke dalam negeri.

"Kalau harga minyak dunia naik drastis, efeknya langsung terasa ke biaya impor BBM kita. Ini bisa menganggu fiskal dan tekan daya beli masyarakat," ujar Chritiany dalam keterangannya, dikutip Selasa (24/6/2025).

Ia menilai, krisis global ini harus menjadi momentum transformasi energi nasional. Pemerintah diminta mengakselerasi proyek hilirisasi migas terutama dalam pembangunan kilang dan pemanfaatan produk turunan migas seperti petrokimia dan BBM berkualitas tinggi. 

Selain itu, Chritiany juga menekankan pentingnya memperluas bauran energi nasional dengan meningkatkan kapasitas energi baru dan terbarukan (EBT)—seperti panas bumi, surya, dan bioenergi yang masih menyumbang kurang dari 13% dari total konsumsi energi nasional. 

Upaya peningkatan efisiensi energi di sektor industri dan transportasi juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas dan menekan lonjakan permintaan dalam jangka panjang.

Chritiany juga mendorong percepatan realisasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan kilang di Tuban dan Balikpapan, yang hingga kini masih menghadapi tantangan teknis dan investasi. Menurutnya, keberhasilan proyek-proyek ini sangat penting untuk menurunkan ketergantungan terhadap impor BBM, sekaligus menciptakan nilai tambah dari sektor migas dalam negeri.

Tak hanya itu, Chritiany juga meminta pemerintah untuk memperluas diplomasi energi dengan negara non-Timur Tengah, seperti Rusia, Australia, dan Afrika, untuk diversifikasi pasokan dan mengurangi ketergantungan impor.

"Kita harus tunjukkan bahwa Indonesia serius bangun kemandirian energi. Jangan nunggu krisis baru bertindak," ujarnya.

DPR mendukung percepatan pembangunan kilang baru, modernisasi infrastruktur penyimpanan, serta perluasan diplomasi energi supaya Indonesia semakin kuat menghadapi risiko geopolitik dan menjamin kestabilan energi nasional.