Putin Sebut Model Globalisasi Liberal Sudah Usang

BeritaNasional.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, model globalisasi liberal yang selama ini mendominasi perekonomian dunia kini mulai usang.

Pernyataan itu dia sampaikan lewat konferensi video pada pertemuan puncak BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brazil, pada Minggu (6/7).

Ia mengatakan, masa depan perekonomian dunia kini bergerak ke arah pasar negara berkembang, termasuk negara-negara anggota BRICS, yang memicu gelombang pertumbuhan yang sangat kuat.

"Untuk memanfaatkan peluang besar ini, penting bagi negara-negara anggota kelompok kita untuk memperkuat kerja sama," kata Putin, seraya menyoroti sektor-sektor seperti teknologi, perdagangan, dan keuangan.

Dia juga menyebut bahwa sistem hubungan internasional yang unipolar yakni didominasi satu kekuatan sedang digantikan oleh tatanan dunia multipolar yang lebih adil.

Perubahan dalam tatanan ekonomi global, kata dia, juga terus mendapatkan momentum.

Putin menyerukan perluasan penggunaan mata uang nasional dalam transaksi perdagangan di antara negara-negara BRICS.

"Negara-negara BRICS tidak hanya mencakup sepertiga daratan bumi dan hampir separuh populasi planet ini, tetapi juga menyumbang 40 persen ekonomi global," kata dia, mengutip data Dana Moneter Internasional (IMF) untuk 2025.

Dia menambahkan bahwa berdasarkan indikator PDB berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity), BRICS kini memiliki nilai gabungan sebesar 77 triliun dolar AS atau sekitar Rp1.250.786 triliun.

Angka sebesar itu disebutnya telah melampaui PDB kelompok-kelompok ekonomi besar, termasuk G7.

KTT BRICS ke-17 berlangsung selama dua hari pada 6-7 Juli.

Akronim BRICS mewakili lima anggota awal kelompok tersebut: Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Blok tersebut telah berkembang dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab (UAE), dan Indonesia sebagai anggota penuh.

Putin sendiri tidak hadir langsung di Brazil karena “adanya kesulitan tertentu” terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Maret 2023.

Delegasi Rusia diwakili Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

Sumber: Antara