BNPB Ungkap Riau Masih Jadi Episentrum Karhutla 2025

BeritaNasional.com - Provinsi Riau kembali menjadi perhatian utama sebagai wilayah episentrum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luasan lahan terbakar tertinggi sepanjang tahun 2025. 

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa bencana ini masih menjadi ancaman serius, terutama di sejumlah kabupaten.

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam program siaran Disaster Briefing di Jakarta pada Senin (21/7/2025).

"Daerah paling dominan terbakar saat ini di Riau adalah Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, dan Rokan Hilir," paparnya yang dikutip dari Antaranews.

Hingga pertengahan Juli 2025, karhutla telah melanda merata 12 kabupaten/kota di Riau. 

Luasan lahan yang terbakar paling tinggi tercatat di Kampar dan Bengkalis, masing-masing melampaui 100 hektare. 

Sementara itu, Kabupaten Rokan Hilir, Siak, hingga Indragiri Hilir juga mencatat lebih dari 50 hektare lahan terbakar. 

Kota Pekanbaru pun tak luput, dengan 21,08 hektare lahan terbakar, bertambah 6 hektare dari laporan pekan lalu, dan api masih terus berkobar.

Muhari menjelaskan bahwa mayoritas area yang terbakar adalah lahan gambut serta lahan mineral yang digunakan untuk aktivitas ekonomi masyarakat. 

Tak hanya itu, beberapa titik api juga teridentifikasi berada dalam wilayah konsesi hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit.

Menyikapi kondisi ini, BNPB menekankan pentingnya peningkatan pelaporan dan kesiapsiagaan di tingkat daerah. Pasalnya, tidak semua kejadian karhutla segera dilaporkan saat terjadi eskalasi ke pusat. 

Muhari juga mengingatkan bahwa perubahan musim dan dinamika di lapangan menuntut perhatian bersama secara terus-menerus. 

Hal ini krusial agar dampak asap kebakaran tidak merugikan kesehatan masyarakat domestik, bahkan hingga ke negara tetangga.

"Kita minta pengelola perkebunan bisa secara aktif melihat kawasan yang mereka kelola, dan ikut bertanggung jawab. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan anggaran banyak dan sudah memulai kesiapsiagaan sejak Februari tapi belum bisa teratasi," tandasnya.