Kejagung Masih Pelajari Potensi Korupsi Dalam Kasus Oplos Beras

BeritaNasional.com -  Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan saat ini masih memelajari potensi korupsi dalam pengusutan kasus dugaan pengoplosan beras yang telah disinggung Presiden Prabowo Subianto.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan untuk pengusutan awal atau mulai terjun ke penyelidikan, penyelidik harus menganalisis kepastian temuan korupsi dalam perkara itu.

"Dalam hal ini kita akan pelajari dulu, dikaji dulu, masuk ke ranah mana, apakah masuk ke dalam, kan bisa saja itu masuk ke ranah tindak pidana korupsi, kita bisa masuk," kata Anang di Kejagung,Selasa (22/7/2025).

Namun, apabila nantinya kasus ini ditangani oleh kepolisian, kata Anang kejaksaan pasti akan terlibat dalam menjalankan perintah presiden dalam rangka penuntutan.

"Tapi kan kalau itu seandainya naik perkara, jaksa pun sebagai jaksa penuntut umum kan kita juga terlibat," imbuhnya.

Anang menyampaikan untuk saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi bersama dengan kepolisian mau pun kementerian terkait dalam mengusut perkara ini.

"Di sinilah kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan satker-satker lain, seperti dengan kepolisian, dengan Kementerian Pertanian atau bidang lain yang sangat terkait," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik penipuan alias permainan jahat para oknum pengusaha beras yang merugikan rakyat.

Menurut mantan menteri pertahanan itu banyak permainan jahat yang merugikan rakyat, terutama dalam kasus manipulasi harga beras.

"Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran," tegasnya saat menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

Menyikapi kasus ini, Prabowo telah memerintahkan jaksa agung dan polri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para pengusaha nakal tersebut tanpa pandang bulu.

“Ini saya telah minta Jakarta Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut. Tanpa pandang bulu,” katanya.

Prabowo mendapat laporan kerugian dari praktik manipulasi harga tersebut yang mencapai Rp100 triliun per tahun.

"Saya dapat laporan kerugian yang dinikmati, yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun," ungkapnya.

Prabowo menyoroti dampak kerugian Rp100 triliun per tahun tersebut. Menurutnya, dengan dana sebesar itu berbagai program untuk kesejahteraan rakyat bisa dijalankan.

"Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 500 triliun itu," tandasnya