6 Kabupaten Berstatus Siaga Darurat Karhutla, Pemprov Sumut Siagakan Penanganan

BeritaNasional.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan bahwa enam kabupaten di wilayahnya kini berstatus siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Hal tersebut disampaikan Bobby usai mengikuti rapat pemantauan situasi terkini penanganan karhutla secara daring di Medan, Senin (28/7/2025).

"Ada enam kabupaten, yaitu Toba, Dairi, Karo, Samosir, Simalungun, dan Humbang Hasundutan berstatus siaga darurat karhutla," ucapnya yang dikutip dari Antaranews pada Senin..

Penetapan status siaga darurat ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188/22/461/KPTS/2025. Pemprov Sumut telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan karhutla. 

Ini termasuk berkolaborasi dengan instansi terkait di daerah untuk pemadaman di lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, Pemprov Sumut juga menyediakan air bersih menggunakan mobil tangki air milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Samosir. 

"Kolaborasi BPBD dengan Balai Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan) Wilayah Sumatera dalam bimbingan teknis Satgas Dalkarhut Samosir pada Juni 2025," jelas Bobby.

Upaya lain termasuk kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam operasi modifikasi cuaca di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang berlangsung pada 26-31 Juli 2025. 

Pemprov juga mengerahkan personel BPBD Provinsi Sumut untuk pendampingan di empat daerah: Samosir, Toba, Dairi, dan Padang Lawas.

"Pendampingan penanganan pemadaman karhutla menggunakan mobil pemadam kebakaran hutan dan lahan, mesin pompa air, dan pompa gendong," tambah Bobby.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa saat ini ada enam provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas dalam penanganan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Meskipun Sumatera Utara tidak termasuk dalam daftar provinsi prioritas tersebut, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat akan tetap memberikan bantuan. 

"Walaupun bukan provinsi prioritas, tetapi tidak ada perbedaan. Pemerintah pusat akan turun memberikan bantuan," tandasnya.