Kekeringan dan Krisis Air Bersih Landa Pulau Jawa, Karhutla Jadi Masalah Serius di Sumatera

BeritaNasional.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kekeringan masih menjadi bencana yang paling sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi juga masih menjadi fokus penanganan pemerintah melalui operasi darat dan udara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan kondisi tersebut tergambar dari perkembangan situasi.

"Berdasarkan data yang dihimpun, kekeringan masih mendominasi kejadian bencana di berbagai wilayah, sementara karhutla di sejumlah provinsi masih menjadi perhatian pemerintah melalui upaya penanganan darat dan udara," ujar Muhari dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/7/2026).

BNPB mencatat kekeringan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terjadi sejak 1 Juli 2026 masih berdampak pada 16.291 kepala keluarga (KK) atau 52.602 jiwa. BPBD Kabupaten Bogor terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa terdampak.

Di Jawa Tengah, kekeringan juga masih melanda sejumlah daerah. Di Kabupaten Banyumas, bencana itu berdampak pada 2.867 KK atau 9.002 jiwa. Sementara itu, di Kabupaten Cilacap, 8.154 KK atau 27.605 jiwa terdampak dengan distribusi air bersih mencapai 315.000 liter.

Di Kabupaten Klaten, kekeringan berdampak pada 3.330 KK atau 10.908 jiwa. Selama 15 Juni hingga 21 Juli 2026, bantuan air bersih yang disalurkan mencapai 321 tangki atau setara 1.605.000 liter.

Kekeringan juga masih terjadi di Kabupaten Sragen, Grobogan, dan Pemalang di Jawa Tengah serta Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak.

Muhari mengatakan BNPB memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino.

"Selain penyaluran air bersih oleh pemerintah daerah, BNPB juga terus memperkuat upaya mitigasi menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah prioritas, pembangunan sumur bor, serta pipanisasi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan mendukung kebutuhan pertanian di daerah rawan kekeringan," ujarnya.

Selain kekeringan, BNPB mencatat perkembangan karhutla di sejumlah wilayah masih menjadi perhatian. Di Aceh, luas lahan terbakar mencapai 761,68 hektare yang tersebar di 20 kabupaten dan 1 kota.

Sementara itu, di Sumatera Selatan, luas lahan terbakar mencapai 664,87 hektare di 12 kabupaten. Hingga 20 Juli 2026, tercatat 479 kejadian karhutla ditangani melalui operasi darat, patroli udara, water bombing, dan OMC.

Di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar mencapai 889,92 hektare hingga 20 Juli 2026. Di Kalimantan Selatan, luas lahan yang terbakar mencapai 39,4 hektare dengan status Siaga Darurat masih berlaku hingga 31 Agustus 2026.

BNPB juga memantau sejumlah bencana lain. Banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, masih menyebabkan 236 warga mengungsi dan berdampak pada 145 rumah.

Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tanah longsor masih mengisolasi sekitar 460 KK atau 1.507 jiwa, sementara bantuan logistik telah dikirim melalui jalur laut.

Di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, gempa bumi mengakibatkan dua orang meninggal dunia, dua orang luka berat, satu orang luka ringan, serta berdampak pada 193 KK atau 345 jiwa. Sebanyak 276 rumah juga mengalami kerusakan.

Muhari mengimbau pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

"Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kesiapsiagaan, memastikan ketersediaan air bersih, serta mengoptimalkan langkah mitigasi guna mengurangi risiko bencana," katanya.

Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan air secara bijaksana, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, dan instansi terkait.

"Kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana dan melindungi keselamatan masyarakat," tandas Muhari.