DPR Segera Bahas Penghentian Tunjangan Perumahan Lewat BURT

BeritaNasional.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan proses penghentian tunjangan harus melalui tata kelola internal DPR. Yaitu melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

DPR akan menghentikan tunjangan perumahan yang menjadi salah satu pemicu aksi demonstrasi.

"Yang pertama mari tata kelolanya dulu kalau soal tunjangan. Yang pertama saya sudah menyampaikan stop tunjangan perumahan, karena ini bukan soal semata-mata soal rasionalitas," ujar Said kepada wartawan, dikutip Selasa (2/9/2025).

Keputusan menghentikan tunjangan bukan hanya didasari kesepakatan antar fraksi. Namun ada landasan etik, empati dan simpati yang perlu ditumbuhkan oleh para anggota dewan.

Karena itu, BURT DPR RI perlu segera bergerak sesuai arahan pimpinan DPR RI untuk mengevaluasi tunjangan.

"Ada landasan setiap pengambilan keputusan, etik, empati, simpati yang harus ditumbuhkan oleh kita semua untuk mengawal rasionalitas DPR," ucap Said.

"Oleh karenanya agar tata kelolanya sempurna Kita kembalikan dan secepatnya BURT melakukan itu atas arahan dan petunjuk pimpinan DPR," jelasnya.

Sementara, Said juga menanggapi peluang anggota dewan kembali mendapatkan rumah dinas jika tunjangan perumahan disetop. Menurutnya perlu menunggu keputusan BURT.

"Kita tunggu keputusan BURT," kata politikus PDIP ini.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia menyebut, langkah-langkah korektif terhadap kebijakan tertentu sedang dipersiapkan, termasuk yang berkaitan dengan DPR RI seperti tunjangan hingga kunjungan ke luar negeri yang harus dimoratorium.

“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” ujar Prabowo dalam konferensi pers usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik di Istana, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Dikatakan Prabowo, pihaknya juga meminta kepada kementerian dan lembaga,  agar tidak menutup diri terhadap kritik. Ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mendengar suara rakyat.

“Kepada pemerintah, saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan,” tuturnya.