BNPB Laporkan Keberhasilan Penanganan, Menko Polkam Bubarkan Deks Karhutla

BeritaNasional.com -  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melangsungkan audiensi dengan Menko Polkam Djamari Chaniago. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak membahas membahas beberapa perkembangan penanggulangan bencana, salah satunya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan telah disepakati untuk desk dan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla resmi dibubarkan setelah situasi karhutla 2025 dinilai terkendali.

“Dengan kondisi yang relatif aman, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, dan pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga,” kata Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (25/9/2025).

Terkendalinya kondisi karhutla sesuai laporan dari enam provinsi prioritas yang menjadi fokus utama penanganan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

BNPB turut memegang peran kunci sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025 sebagai penanggung jawab tertib pelaksanaan Desk Karhutla, mulai dari operasi darat, operasi udara (heli patroli dan water bombing), hingga modifikasi cuaca.

Sementara dari data bencana 2021–2024, sebanyak 76 persen kejadian didominasi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir (5.998 kejadian) dan cuaca ekstrem (4.646 kejadian). Maka dari itu, meski Satgas Karhutla dibubarkan.

Meski demikian, kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan masih tetap dalam pengawasan sesuai dengan skema yang ada untuk saling bersinergi antara kementerian dan lembaga.

“Sinergi ini penting agar setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras, tidak jalan sendiri-sendiri,” ungkap Suharyanto.

Sebab, potensi ancaman ke depan masih ada sebagaimana mengacu pada pola fenomena El Nino yang berulang setiap empat tahun (2015, 2019, 2023), peluang cuaca kering ekstrem diperkirakan muncul lagi pada 2027.

“Kami sepakat dengan apa yang menjadi arahan Menko Polkam. Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar,” ungkap Suharyanto.

Di sisi lain terkait ini, Djamari turut mengapresiasi capaian keberhasilan ini. Namun, dia berharap agar seluruh kementerian dan lembaga tidak lengah dalam menghadapi potensi karhutla yang mungkin terjadi setiap saat 

“Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah,” pesan Djamari.

Karena, Djamari memastikan pemerintah akan selalu memberikan dukungan penuh untuk sekecil apapun api harus dipadamkan dan jangan tunggu api membesar. Antisipasi sejak dini menjadi modal yang harus terus dimaksimalkan.

“Sinergi pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat, harus terus diperkuat. Ini bagian dari ketahanan negara,” ujarnya.

Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat mitigasi, dan memastikan kesiapsiagaan tak berhenti hanya karena kondisi saat ini terkendali.

Hadir mendampingi Kepala BNPB antara lain Sekretaris Utama BNPB Rustian, Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi Irawan, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Agus Riyanto, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari, serta Tenaga Ahli BNPB.