Pernyataan Kontroversial PM Sanae Takaichi tentang Taiwan Picu Ketegangan dengan China

BeritaNasional.com - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi belakangan ini menjadi sorotan tajam setelah membuat pernyataan yang dianggap keliru dan provokatif mengenai status Taiwan dalam sidang Parlemen Jepang. 

Dilansir dari Xinhua News pada Minggu (16/11/2025), pernyataan tersebut memicu tuntutan keras dari sejumlah anggota parlemen. Karena itu, Sanae Takaichi diminta untuk mencabut pernyataan kontroversial tersebut.

Kontroversi ini berpusat pada klaim Takaichi yang dapat memperburuk hubungan Jepang dan China. Sebab, Beijing memandang Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya.

Tuntutan Pencabutan untuk Hindari Ketegangan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Komunis Jepang Taku Yamazoe pada Jumat (14/11/2025) menyatakan bahwa pernyataan Takaichi telah memperburuk ketegangan dan memicu ketidakpercayaan antara kedua negara. 

Demi mencegah memburuknya hubungan bilateral lebih lanjut, Yamazoe mendesak agar Takaichi sebagai perdana menteri mencabut pernyataannya. 

Desakan serupa kembali disuarakan oleh anggota Partai Komunis Jepang dan Dewan Perwakilan Rakyat lainnya, Kazuo Shii. 

Ia menekankan bahwa pernyataan Takaichi mengenai Taiwan telah berkembang menjadi isu internasional yang serius.

Shii menambahkan bahwa agar hubungan Jepang-China dapat berkembang positif. Pemerintah harus menempuh jalur yang didasarkan pada konsensus yang telah disepakati kedua negara melalui kebijaksanaan dan dialog yang tenang, alih-alih membuat pernyataan provokatif yang justru meningkatkan ketegangan.

Tuntutan pencabutan juga datang dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang. Pada sidang Diet Senin, anggota DPR Hiroshi Ogushi mendesak Takaichi untuk menarik kembali pernyataannya, mengingat kabinet sebelumnya selalu bersikap hati-hati dalam menyikapi isu sensitif ini.

Klaim Ancaman Kelangsungan Hidup

Kontroversi ini bermula dari rapat Diet (Parlemen Jepang) pada 7 November. Takaichi mengklaim bahwa situasi darurat di Taiwan yang melibatkan penggunaan kapal dan kekuatan militer dari daratan China dapat menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang.

Berdasarkan undang-undang Jepang, jika situasi tersebut dinilai sebagai "ancaman kelangsungan hidup," Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) memiliki hak untuk menggunakan hak bela diri kolektif.

Namun, pada Senin, Takaichi menegaskan pendiriannya. Ia menyatakan bahwa pernyataannya tersebut sejalan dengan pandangan lama pemerintah dan menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk mencabut pernyataan tersebut.

Sikap tegas Takaichi ini menunjukkan potensi berlanjutnya ketegangan diplomatik antara Tokyo dan Beijing dalam beberapa waktu ke depan.