PM Baru Jepang Bentuk Pos Kabinet Khusus WNA dan Tunjuk Menkeu Perempuan Pertama

BeritaNasional.com - Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Sanae Takaichi membentuk jabatan khusus baru untuk urusan warga negara asing (WNA) di kabinetnya pada Selasa (21/10) kemarin. Sebagai PM Jepang perempuan pertama, ia juga menunjuk perempuan pertama di posisi menteri keuangan (menkeu).

Melansir Kyodo News, anggota parlemen konservatif Kimi Onoda ditunjuk untuk posisi baru tersebut guna mendorong “masyarakat yang hidup berdampingan secara tertib dengan warga negara asing”. Onoda, 42, lahir di Amerika Serikat dari ayah warga AS dan ibu warga Jepang. Ia dikenal dekat dengan kelompok konservatif di Partai Demokrat Liberal (LDP).

Takaichi juga menunjuk dua perempuan ke dalam kabinetnya, termasuk Satsuki Katayama sebagai menteri keuangan perempuan pertama Jepang.

LDP dan mitra barunya, Partai Inovasi Jepang (JIP) menandatangani perjanjian koalisi pada Senin (20/10) untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan warga asing dan membentuk jabatan menteri guna mengawasi pelaksanaannya.

Selain itu, Takaichi memberikan lima jabatan kepada anggota parlemen, termasuk posisi menteri pendidikan kepada Yohei Matsumoto. Matsumoto pernah mendukung iklan di Washington Post pada 2012 yang menegaskan “fakta” soal sistem perempuan penghibur masa perang, kata peneliti Jeffrey J. Hall di platform X.

Iklan itu mengklaim bahwa “tidak ada dokumen sejarah yang menunjukkan perempuan dipaksa menjadi pelacur oleh tentara Jepang di luar kehendak mereka”. Takaichi dikenal dengan pandangan keras terhadap China, Korea, dan isu sejarah perang Jepang.

JIP atau Ishin, sebelumnya mengusulkan pembatasan populasi asing agar tidak melebihi 10 persen dari total penduduk. Partai itu tidak akan bergabung dalam kabinet, namun memberi dukungan eksternal kepada pemerintah berdasarkan isu tertentu.

Sementara itu, partai populis sayap kanan Sanseito memenangkan 15 kursi dalam pemilihan DPR Juli lalu, menempati posisi ketiga terbesar. Partai tersebut mengusung agenda “Japan First”, menyerukan kontrol imigrasi yang lebih ketat dan menyebut arus imigrasi sebagai “invasi diam-diam”.

Sumber: Antara