Prahara Agustus Jadi Titik Balik, Polri Segera Akselerasi Wajah Pelayanan Publik

BeritaNasional.com - Sejak era reformasi, berbagai pembenahan dan perubahan secara berkelanjutan telah dilakukan Polri. Namun, Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Achmad Kartiko mengakui bahwa hal itu semua tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki.

Sampai dengan puncaknya, prahara atau kerusuhan yang terjadi Agustus menjadi titik balik Polri dalam menghadapi dinamika yang berkembang dengan sangat cepat dan penuh ketidakpastian.

“Banyaknya peristiwa yang Polri hadapi beberapa bulan ke belakang, ada 'prahara Agustus', menjadi titik balik bagi Polri untuk melakukan refleksi terhadap situasi organisasi saat ini,” ucap Kartiko saat sambutan pada acara Dialog Literasi Kebangsaan STIK (Dilibas) dengan tema Transformasi Polri Antara Citra dan Realita dikutip pada Kamis (20/11/2025).

Menurut dia, kejadian pada Agustus lalu telah memberikan pelajaran bagi Polri yang harus lebih peka terhadap perubahan kondisi sosial, terbuka atas kritik, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas kemananan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Untuk menjawab tuntutan dari masyarakat, Polri mencanangkan akselerasi transformasi Polri. Program ini dirumuskan secara terukur, berbasis data, serta berorientasi pada permasalahan riil di lapangan,” ujarnya.

Salah satu program yang telah disiapkan untuk mengubah wajah Polri dalam sektor pelayanan publik di antaranya, optimalisasi Pamapta, SPKT, sentra pelayanan kepolisian terpadu, dan hotline 110.

“Dari berbagai program yang dijalankan, ada dua fokus utama yang menjadi prioritas saat ini, yaitu merubah wajah pelayanan publik Polri dan peningkatan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat melalui patroli dialogis dan optimalisasi community policing,” imbuhnya.

Hal ini sejalan dengan hasil survei Litbang Kompas pada bulan April yang menempatkan pelayanan publik Polri dengan nilai yang terendah. Jadi, perbaikan dijalankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Dampaknya, dari survei sebelumnya, kepuasan publik terhadap Polri sebesar 42,1 persen, sedangkan citra positif Polri tercatat 44,5 persen. Kini, kepuasan publik meningkatkan menjadi 65,1 persen, dan citra positif naik hingga 64,4 persen.

“Kenaikan ini memberikan pesan bahwa perubahan yang dilakukan bukan hanya sebuah konsep, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemetaan masalah melalui survei secara berkala dilakukan karena Polri memahami bahwa kepercayaan publik adalah modal utama dalam melaksanakan tugas,” tuturnya.

Karena itu, penting bagi Polri menyeimbangkan antara citra dengan realita. Sebab, citra yang baik tidak akan bertahan jika tidak didukung kinerja profesional di lapangan. 

“Saya ingin menegaskan bahwa Polri adalah institusi milik rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepolisian Modern Sir Robert Peel bahwa "The police are the public and the public are the police." Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik apabila masyarakat memberikan dukungan dan kepercayaannya terhadap pelaksanaan tugas kepolisian,” tuturnya.