Kesejahteraan Guru Meningkat, Menag: Program PPG Naik 700 Persen!

BeritaNasional.com - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu buktinya adalah perluasan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang melonjak hingga 700 persen tahun ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag saat menghadiri kegiatan Bersepeda Onthel Bersama Guru Lintas Iman di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

“Kesejahteraan guru makin baik. Banyak kemajuan yang sebelumnya belum pernah kita capai,” ujar Menag.

Tunjangan Profesi Naik dan Akses PPG Diperluas

Menag Nasaruddin merinci beberapa perbaikan kesejahteraan yang telah dicapai. Tahun ini, sebanyak 227.147 guru non-PNS mendapatkan kenaikan tunjangan profesi, dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Namun, peningkatan paling drastis terjadi pada akses program PPG.

"Pengembangan PPG mencapai 700 persen. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20–30 persen per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700 persen,” kata Menag.

Secara angka, pada tahun 2025 total peserta PPG telah mencapai 206.411 guru madrasah dan guru pendidikan agama, meningkat tajam dari 29.933 peserta pada tahun 2024.

Selain kuantitas, akses PPG juga kini diperluas untuk menghapus disparitas, menjangkau seluruh guru lintas agama.

“Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi,” ucapnya.

52 Ribu Guru Honorer Diangkat PPPK, Revisi UU Dosen dan Guru Diusulkan

Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga berfokus pada perbaikan jenjang karier guru honorer. Dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 52 ribu guru honorer berhasil diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memberikan kepastian status dan kesejahteraan.

“Tidak boleh ada diskriminasi. Inilah wajah Kementerian Agama sekarang,” tutur Menag.

Menanggapi keluhan masih adanya guru madrasah yang menerima honor sangat rendah, Menag menyebut bahwa langkah perbaikan sudah berjalan, termasuk program sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Ia juga menyoroti pentingnya revisi undang-undang terkait.

“Sekarang sudah mulai ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan peningkatan kesejahteraan, dan undang-undang guru dan dosen ini kita akan revisi dan nanti itu kalau terwujud," kata Menag.

Menag berharap revisi undang-undang ini dapat menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan.

“Tidak boleh ada perbedaan antara dosen perguruan tinggi umum dan dosen perguruan tinggi keagamaan, begitu juga antara guru madrasah dan guru SD. Semua adalah anak bangsa, tidak boleh ada diskriminasi,” tandasnya.