Pemerintah India Batalkan Kebijakan Pre-Install Aplikasi Identitas Digital di HP

BeritaNasional.com - Pemerintah India akhirnya menarik kembali rencana yang sebelumnya sempat mengemuka terkait kewajiban pemasangan aplikasi identitas digital Aadhaar di seluruh smartphone baru. Keputusan ini diambil setelah muncul kekhawatiran dari industri perangkat dan isu keamanan data.

Sebelumnya, laporan Reuters menyebut bahwa Unique Identification Authority of India (UIDAI), lembaga di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India, sempat mengusulkan agar produsen ponsel wajib menyematkan aplikasi Aadhaar sejak perangkat diproduksi.

Aplikasi Aadhaar sendiri berisi data identitas penduduk India, termasuk nomor identifikasi 12 digit, alamat, tanggal lahir, hingga data biometrik seperti sidik jari dan pemindaian iris.

Saat ini, UIDAI telah menerbitkan lebih dari 1,44 miliar nomor Aadhaar yang digunakan luas untuk verifikasi layanan perbankan, telekomunikasi, dan berbagai sektor lainnya.

Namun, setelah dilakukan konsultasi dengan pelaku industri teknologi, Kementerian TI India akhirnya menolak usulan tersebut. Pemerintah menyatakan tidak mendukung kewajiban pre-install aplikasi Aadhaar di perangkat smartphone, tanpa memberikan rincian alasan resmi.

Penolakan ini muncul di tengah kekhawatiran produsen ponsel terkait isu keamanan data serta potensi risiko kebocoran informasi.

Sejumlah produsen juga menilai kebijakan tersebut dapat menambah biaya produksi karena harus menyesuaikan lini manufaktur untuk pasar India dan negara tujuan ekspor lainnya.

Laporan ini juga mencatat, usulan ini merupakan kali keenam dalam dua tahun terakhir pemerintah India mencoba mendorong instalasi aplikasi milik negara di perangkat mobile.

Sebelumnya, Kementerian Telekomunikasi India juga pernah meminta produsen ponsel memasang aplikasi keamanan siber Sanchar Saathi secara default di perangkat baru, bahkan mendorong pembaruan ke perangkat yang sudah beredar. Namun, kebijakan itu akhirnya dibatalkan setelah menuai kritik luas.

Seorang pejabat senior India yang dikutip Reuters mengatakan bahwa Kementerian TI hanya akan mempertimbangkan pre-install aplikasi jika benar-benar dianggap penting bagi kepentingan publik.