Hendri Satrio Dorong Meritokrasi di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

BeritaNasional.com - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai isu reshuffle kabinet yang kembali mencuat wajar memicu perhatian publik.

Menurutnya, reshuffle tetap menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, meski masyarakat ingin kepastian atas waktu pelaksanaannya.

“Dalam pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet,” ujar Hensat dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

“Meski begitu wajar juga rakyat ingin tahu reshuffle kabinet akan dilakukan,” tambahnya.

Hensat menyebut tiga variabel yang kerap memengaruhi keputusan presiden saat mengatur ulang kabinet.

Di antaranya, subjektivitas preferensi personal, objektivitas penilaian kinerja, serta pertimbangan dinamika politik.

Menurut dia, meritokrasi di jajaran eksekutif sangat diperlukan agar setiap pejabat bekerja dengan kompetensi memadai dan tidak menghambat efektivitas birokrasi.

“Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi,” ucapnya.

Hensat lantas mencontohkan fenomena ketika pejabat menerima posisi strategis tanpa memahami substansi tugas dari pos tersebut. Ia menyebut hal itu berdampak langsung pada publik.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu berharap seluruh elemen pemerintahan menempatkan diri sesuai kapabilitas masing-masing demi memastikan hasil kerja berjalan konsisten.

“Setiap orang punya perannya sendiri-sendiri, saya juga punya peran sendiri, jadi harus hormati peran itu,” jelasnya.