Walau Ada Sekolah Gratis di Jakarta, DPRD Nilai Pemprov DKI Gagal Tekan Angka Putus Sekolah

BeritaNasional.com - Pemprov DKI Jakarta menambah jumlah sekolah swasta yang masuk program sekolah gratis menjadi 103 pada tahun ajaran 2026/2027. Meski demikian, DPRD menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan tingginya angka putus sekolah di sejumlah wilayah.

Adapun program sekolah gratis sebelumnya telah berjalan di 40 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026, dan kini diperluas dengan tambahan 63 sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi warga kurang mampu.

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengapresiasi kebijakan tersebut, tetapi implementasinya belum tepat sasaran.

"Kota Global masih jauh dari impian kalau masih banyak putus sekolah. Saya harapkan jajaran Pak Gubernur betul-betul melihat, Pak, dalam menentukan titik sekolah gratis itu," kata Lukmanul dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia pun menyoroti masih adanya wilayah seperti Cengkareng yang belum terjangkau optimal oleh program tersebut dan memiliki angka putus sekolah cukup tinggi. Selain itu, keterbatasan daya tampung sekolah negeri juga dinilai masih menjadi persoalan.

"Hari ini sekolah negeri belum terpenuhi, Pak. Tetapi titik-titik lokasi 103 yang gratis itu belum tepat sasaran semuanya, Pak. Di daerah Cengkareng masih banyak anak putus sekolah," ujar Lukmanul.

Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua II Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Subki yang meminta Pemprov tidak mengabaikan sekolah berbasis keagamaan seperti madrasah.

"Kami menyampaikan rasa terima kasih dan syukur atas terselenggaranya sekolah swasta gratis yang sudah sampai 103 sekolah," kata Subki.

Ia pun mengusulkan agar madrasah swasta juga dimasukkan dalam program sekolah gratis ke depan.

“Mohon dicatat, jangan lupa, di Jakarta juga ada pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, Madrasah. Mereka adalah anak Jakarta, mereka juga membayar pajak kepada kita. Maka jangan sampai diskriminasi ini berkepanjangan," ujar Subki.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang penambahan sekolah gratis tetap terbuka, bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

"Mudah-mudahan ke depan kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah," jawab Pramono.

Ia menegaskan pendidikan menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta, termasuk melalui program bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, dan pemutihan ijazah.

"Penggratisan sekolah-sekolah swasta yang kita mulai sekarang ini dengan 103 (sekolah), tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu," terang Pramono.