Walhi Kritik Rencana Kenaikan Tarif Transjabodetabek, Dinilai Hambat Transportasi Publik
BeritaNasional.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhammad Aminullah mengkritik rencana Pemprov DKI Jakarta yang disebut akan menaikkan tarif layanan Transjabodetabek.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghambat peralihan masyarakat ke transportasi publik sekaligus bertentangan dengan upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta.
“Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek bertentangan dengan upaya Pemerintah Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara,” kata Aminullah, dikutip Minggu (14/6/2026).
Aminullah menilai pemerintah selama ini telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Namun, kenaikan tarif justru dinilai bisa menjadi hambatan bagi warga untuk beralih ke angkutan umum.
Menurut dia, persoalan ini menjadi penting karena Jakarta masih menghadapi masalah serius terkait kualitas udara. Sektor transportasi disebut menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran akibat emisi kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan pribadi.
Dalam kondisi tersebut, peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik dinilai menjadi strategi penting untuk menekan emisi. Namun, tingkat penggunaan transportasi publik di Jakarta masih tergolong rendah.
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, pengguna transportasi publik baru mencapai sekitar 23,4 persen, meski cakupan layanan telah menjangkau sekitar 90 persen wilayah Jakarta.
“Dalam kondisi demikian, kenaikan tarif justru berisiko menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi publik,” ujar Aminullah.
Ia juga menegaskan bahwa subsidi transportasi publik tidak seharusnya dipandang sebagai beban fiskal semata. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan investasi jangka panjang yang memberi manfaat luas, mulai dari pengurangan kemacetan, penurunan emisi, peningkatan kualitas udara, hingga penghematan biaya kesehatan akibat polusi.
BUDAYA | 1 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 2 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
BUDAYA | 21 jam yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu



