Soroti Masalah di Lapas, Ketua Komisi XIII DPR Dorong Kemen Imipas Hadirkan Program Inovatif dan Progresif

BeritaNasional.com - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) lebih inovatif dan terukur dalam menjawab berbagai tantangan di sektor pemasyarakatan maupun keimigrasian. Menurutnya, berbagai persoalan yang selama ini terjadi memerlukan pendekatan yang lebih progresif dan tidak sekadar menjalankan rutinitas.

Ia menilai narasi mengenai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia masih didominasi pemberitaan negatif. Padahal, lapas memiliki potensi besar sebagai ruang pembinaan sosial apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat, termasuk dalam aspek moral dan perilaku kolektif.

"Kalau kita melihat ini kan narasinya kan rata-rata atau major narasi itu kan negatif atau gelap, gulita gitu," ujar Willy di kompleks parlemen, Srnayan, dikutip Jumat (12/6/2026).

"Padahal di Amerika hari ini secara tren penjaranya luar biasa Pak Menteri. Istilah itu menjadi sebuah tren di semua penjara Amerika hari ini," tambahnya.

Willy juga menyoroti pentingnya penguatan sistem teknologi informasi di lingkungan pemasyarakatan. 

"Artinya ada sesuatu blank spot yang terjadi nih. Kenapa ini bisa terjadi? Dari hal yang sudah top markotop, ternyata jadi tidak real time," tuturnya.

Politikus Partai NasDem ini pun mempertanyakan penurunan kinerja Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang sebelumnya telah berjalan secara real time dan menilai perkembangan teknologi saat ini seharusnya mampu mendukung integrasi layanan yang lebih baik.

"Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, apalagi kalau dulu hanya real time, hari ini kita bisa connect-kan dengan semua CCTV hanya dengan satu dashboard. Itu no big deal lah. Jadi kami tentu meminta kita kerjasama," kata dia.

Willy juga menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam tata kelola Kemen Imipas, termasuk penyusunan program yang mampu menjawab persoalan over capacity, peredaran telepon genggam dan narkoba di lapas, serta potensi kebocoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini programnya seperti business as usual saja.Tidak ada hal-hal yang yang out of the box untuk mengatasi kalau top over capacity itu bisa dengan skema restorative justice dan pidana sosial, apa kemudian skema yang kita tawarkan untuk handphone dan narkoba," jelas Willy.

"Jadi termasuk juga tentang bukan hanya potential loss, tapi beberapa PNBP negara yang loss dalam konteks imigrasi yang kemudian diselewengkan," pungkas Willy.