Nanik Mundur Sebagai Kepala BGN, DPR Dorong Pemerintah Segera Cari Pengganti Definitif

Oleh: Ahda Bayhaqi
Rabu, 22 Juli 2026 | 11:16 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. (BeritaNasional/dok NasDem)
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. (BeritaNasional/dok NasDem)

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menghormati keputusan Nanik S Deyang mundur sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan. Ia mendorong pemerintah segera mencari pimpinan BGN definitif pengganti Nanik.

"Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).

Nurhadi mengingatkan pergantian pimpinan di BGN tidak boleh mengganggu keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis. Namun, menurutnya perlu stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola untuk menjaga keberhasilan program tersebut.

Komisi IX DPR meminta pemerintah segera memastikan pimpinan definitif yang memiliki kapasitas, integritas, dan mampu menjaga kesinambungan program agar tidak terjadi kekosongan dalam pengambilan keputusan.

"BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar," terangnya.

Pergantian pimpinan ini, kata dia harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh pelaksanaan program MBG. Evaluasi mencakup efektivitas distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, sampai sistem pengawasan di lapangan.

Keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Komisi IX DPR RI, lanjut Nurhadi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat," pungkasnya.sinpo

Editor: Sri Utami Setia Ningrum
Komentar: