Pernyataan 4 Menteri Jokowi soal Bansos saat Sidang di Mahkamah Konstitusi

BeritaNasional.com - Mahkamah Konstitusi menghadirkan empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Jumat (5/4/2024). Empat menteri yang hadir adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Empat menteri dihadirkan untuk menjelaskan masalah bantuan sosial yang didalilkan pemohon perkara pilpres digunakan untuk Pemilu 2024.

Menko PMK Muhadjir Effendy membantah bantuan sosial digunakan untuk membantu mengerek suara salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Ia mengatakan, pelaksanaan program bansos semata untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Perlu kami tegaskan, bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya," ujar Muhadjir saat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Anggaran perlindungan sosial, termasuk bansos di dalamnya, sebesar Rp496,8 triliun untuk tahun 2024. Anggaran itu tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan telah mendapatkan persetujuan DPR RI.

"Perlinsos yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlinsos tahun 2024 sebesar 496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing," jelas Muhadjir.

Sementara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto senada dengan Muhadjir bahwa bansos dikeluarkan untuk membantu masyarakat. Termasuk, ada bansos tambahan jelang Pemilu sebagai bantuan kepada masyarakat dampak dari perubahan cuaca El Nino. 

Kata Airlangga, El Nino ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

"Sejak bulan Desember 2023 berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan," kata ketua umum Golkar ini.

Karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat karena terdampak pada urusan perut.

"Baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan. Yang tentunya sangat mengganggu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin," ungkap Airlangga.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan linimasa penyusunan APBN 2024. Dalam penjelasannya, ia menegaskan penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk bantuan sosial sama sekali tidak terkait dengan Pemilu 2024.

Sebab, APBN 2024 sudah selesai disusun sejak 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023.

"Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wapres 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai, bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres," ujar Sri.

Secara khusus, dalam APBN 2024 pun tidak ada perubahan signifikan untuk anggaran bansos. Dari Rp496,8 triliun anggaran perlindungan sosial, Kemensos mengelola Rp75,6 untuk program bantuan sosial.

"Di dalam APBN 2024, tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola Kemensos," jelas Sri.

Bendahara negara ini juga membantah kunjungan kerja presiden membagikan bantuan sosial pakai anggaran bansos.

"Anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan ke masyarakat dari presiden berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN," jelas Sri.

Masih terkait anggaran bantuan sosial, Mensos Risma mengungkap bahwa sesungguhnya angkanya turun dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kalau kami bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari 87.275.374.140.000 turun menjadi 79.214.083.464.000," ujar Risma.

Anggaran belanja untuk bantuan langsung tunai (BLT) El Nino tidak lagi dimasukan di anggaran 2024.

"Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma.

Pada 2023, BLT El Nino dimasukan dalam APBN. Risma mengungkap hal ini juga sudah disetujui oleh DPR.

"Pada 2023, ada BLT EL Nino. Ini sudah disetujui DPR melalui rapat kesimpulan rapat kerja komisi VIII dengan Mensos masa sidang 2 tahun sidang 2023-2024 selasa 7 November 2023," ungkap Risma.