Ketika Hakim MK Soroti Kenaikan Suara Golkar, Airlangga Berikan Jawaban

BeritaNasional.com - Ada pertanyaan menarik yang dilontarkan oleh Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang menghadirkan empat menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Jumat (5/4/2024).

Empat menteri yang hadir memberikan keterangan itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu menteri yang memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Airlangga pun sempat dicecar oleh hakim konstitusi mengenai masalah bantuan sosial. Hakim konstitusi meminta penjelasan kepada Airlangga yang berstatus sebagai ketua umum Partai Golkar apakah ada kaitan mengenai bansos ini dengan suara partai berlambang pohon beringin ini yang meningkat pada Pemilu 2024.

Karena, salah satu pertimbangan hakim memanggil para menteri adalah untuk menjelaskan masalah bantuan sosial. Karena dianggap menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan elektoral pada pilpres dan pileg.

"Dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul lebih berkaitan elektoral pada pileg legislatif. Nah ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa anu. Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspon," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat sidang di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh juga mempertanyakan masalah kenaikan suara Partai Golkar yang disinggung Arief. 

Namun, Daniel menyoroti posisi Airlangga yang pernah menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Realisasi pemulihan ekonomi itu, kata Daniel, mencapai Rp172,35 triliun pada 11 Mei 2021.

Daniel meminta Airlangga menjelaskan apakah masih menduduki jabatan tersebut. Karena diduga ada korelasi dengan kenaikan suara partai di Pemilu 2024.

"Apakah bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai ketua pemulihan ekonomi nasional atau tidak? Karena tadi apa yang disampaikan yang mulia Prof Arief seolah-olah ada korelasinya karena jabatan bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan, mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan bapak, apakah masih sampai saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak," ujarnya.

Jawaban Airlangga ke Hakim MK

Mendapatkan pertanyaan dari Hakim Konstitusi, Airlangga pun memberikan jawaban. Hanya saja, Airlangga menolak menjawab detail karena kehadirannya sebagai menteri, bukan ketua umum partai. Agenda sidang juga terkait pilpres, bukan pileg.

"Saya hadir untuk perhitungan hasil pemilu presiden. Kedua, saya hadir sebagai menko perekonomian. Jadi, pertanyaan terkait Golkar izin saya tidak jawab," kata Airlangga.

Namun, Airlangga memastikan bahwa bungkusan bantuan sosial tidak ada yang berwarna kuning khas Partai Golkar.

"Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan bahwa bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning. Terima kasih," katanya.

Cecaran kepada Airlangga pun tak usai. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pun kembali bertanya, apakah ada warna lain yang menjadi bungkusan bansos.

"Kalau warna lain ada pak?" katanya.

"Saya enggak tahu," jawab Airlangga sambil tertawa.