Sepakat dengan PKB, Demokrat Nilai Pileg Seharusnya Digelar sebelum Pilpres

BeritaNasional.com - Partai Demokrat sepakat dengan usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar pemilu legislatif dan pemilu presiden dipisah. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sejak awal Demokrat mengusulkan hal tersebut. Terakhir, usulan itu disampaikan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo ketika pertemuan silaturahmi kebangsaan.

"Kita mengatakan bahwa serentak itu bukan tidak baik tetapi kita perlu mengkaji kembali apakah lebih baik kalau kita pisahkan seperti terdahulu, pileg duluan baru setelah itu pilpres," kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Pertimbangan pertama pileg dan pilpres perlu dipisah adalah supaya masyarakat bisa fokus memilih wakil rakyat di DPR atau DPRD. Karena pengalaman pemilu serentak selama ini, masyarakat hanya fokus kepada pemilu presiden.

"Pengalaman selama ini sudah hampir pasti fokus masyarakat kita semua memberikan panggung perhatian kepada pilpres, itu sudah otomatis akan seperti itu. Karena memang yang paling mendapatkan spotlight, bagaimana tidak karena kita memilih pemimpin bangsa, presiden RI," kata AHY.

Dengan dipisah, masyarakat bisa fokus dalam pemilihan legislatif tanpa diganggu pertarungan presiden. Maka masyarakat bisa lebih mengenal siapa sosok yang menjadi wakilnya di parlemen.

Kedua keserentakan pilpres dan pileg membuat penggunaan ambang batas pencalonan presiden menggunakan hasil pemilu legislatif lima tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi masyarakat ketika pilpres digelar berbeda dengan pemilu sebelumnya.

"Jadi tidak bisa kemudian relate dengan kondisi hari itu, padahal pemilihnya hadir sedangkan menggunakan tiket lima tahun yang lalu, jangan sampai terdisconnect dari situasi termasuk juga perasaan rakyat, kemudian juga ekspresinya tidak bisa langsung saat itu tapi lima tahun yang lalu yang digunakan," kata AHY.

Karena itu, Demokrat berharap pileg digelar beberapa bulan sebelum pemilihan presiden.

"Nah inilah harapannya kalo bisa beda beberapa bulan antara pileg dengan pilpres, maka ya pileg itu sudah dengan mood perasaan rakyat hari itu, saat itu, dengan dinamikanya dengan segala isu yang dihadapi jadi satu, nah baru diikuti beberapa bulan kemudian dengan pilpresnya," kata AHY.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah pemisahan penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman dari pemilu serentak sebelumnya, masyarakat cenderung lebih fokus pada pilpres. Akibatnya, calon legislatif kurang mendapatkan perhatian.

"Karena kontestasi Pileg tidak muncul secara optimal. Visi dan program calon anggota legislatif tidak dibahas oleh masyarakat. Semua perhatian terfokus pada Pilpres," ungkap Jazilul di DPR, Jakarta, Kamis (25/7/2024).