Imbas Sopir Mikrotrans Demo, Heru Budi Diminta Evaluasi Kinerja Direksi Transjakarta

BeritaNasional.com - Forum Warga Kota (FAKTA) meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi kinerja direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Hal ini diminta FAKTA buntut banyaknya operator Mikrotrans yang mogok kerja dan melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024). 

Adapun dalam demonstrasi tersebut para sopir merasa pembagian kuota tiap operator yang dapat mengoperasikan Mikrotrans tak merata.

"Dengan adanya aksi mogok, FAKTA meminta kepada Pj Gubernur untuk mengevaluasi total kinerja manajemen Transjakarta dan mengambil langkah tegas agar dikemudian hari tidak terjadi lagi aksi serupa yang merugikan pengguna," kata Ketua FAKTA Ary Subagyo dalam keterangannya, Rabu (31/7/2024).

Ary berujar, tak beroperasinya puluhan rute Mikrotrans membuat warga yang bermobilisasi dengan angkot ini menjadi terlantar.

Oleh karena itu, Transjakarta sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) diminta untuk mempertanggungjawabkan masalah ini.

"Transjakarta harus bertanggung jawab atas keterlantaran penumpang akibat ketidakberesan mengelola transportasi publik di Jakarta karena diskriminasi terhadap operator," ujar Ary.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah operator Mikrotrans melakukan demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024) kemarin. Mereka menuntut pembagian kuota pengoperasian Mikrotrans yang merata bagi operator.

Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya Rahmadoni mengungkapkan, terdapat oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang membuat salah satu operator mendapatkan kuota paling banyak dalam mengoperasikan Mikrotrans.

Rahmadoni berujar, anggota DPRD itu adalah Wakil Ketua Komisi B Taufik Azhar. Dia juga merupakan Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

"Ya benar. Kebetulan yang bersangkutan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK. Jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," kata Rahmadoni kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membantah tudingan beberapa operator Mikrotrans bahwa pihaknya menganakemaskan koperasi tertentu agar dapat mengoperasikan angkotnya di Ibu Kota.

Syafrin menegaskan, angkot dari Koperasi Wahana Kalpika (KWK) tak mendominasi Mikrotrans yang mengaspal di Jakarta. 

Sebab, realisasi integrasi KWK mencapai 51 persen. Sedangkan, terdapat operator lain yang integrasinya mencapai 70-90 persen.

“Tidak (ada anak emas). Tentu jika kita melihat proporsionalnya, ada bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," ujar Syafrin.

"Jadi jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen," tambahnya.

Oleh karena itu, Syafrin mengaku pihaknya bakal meningkatkan angka realisasi integrasi para koperasi yang masih rendah ini.

"Itu akan dilaksanakan dengan secara proporsional oleh teman-teman Transjakarta," ucap Syafrin.