Istri Gus Dur: Rekonsiliasi Mantan Presiden Bukan Sekedar Basa-Basi Politik

BeritaNasional.com - Istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah berharap pencabutan TAP MPR mantan presiden bukan hanya basa-basi politik. Rekonsiliasi harus benar-benar dilakukan. Sinta menuturkan, rekonsiliasi nasional merupakan salah satu perjuangan Gus Dur.

"Kami berpandangan bahwa rekonsiliasi tetap harus berdasar prinsip keadilan, agar bisa efektif diterapkan bukan sekedar basa-basi politik semata," ujar Sinta dalam silaturahmi kebangsaan MPR RI dan keluarga Gus Dur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Sinta mengatakan, keluarga Gus Dur menyambut proses rekonsiliasi ini. Ia berharap tidak dilakukan secara setengah hati. Tetapi bisa berjalan seperti di Afrika Selatan terhadap Nelson Mandela dan di Timor Leste.

"Maka, kami keluarga Gus Dur menyambut proses rekonsiliasi ini dengan catatan dilakukan tidak dengan setengah hati," ujar Sinta.

Sinta berharap pelurusan sejarah dan pemulihan nama baik Gus Dur dalam proses rekonsiliasi. Ia meminta tuduhan Gus Dur melakukan kudeta parlementer hingga korupsi diluruskan.

"Banyak ahli hukum tatanegara yang bisa bersaksi bahwa Gus Dur telah mengalami apa yang dinamakan sebagai kudeta parlementer. Sebuah kerancuan proses politik mengingat Indonesia tidak menganut sistem demokrasi parlementer namun menganut sistem presidensial," ujar Sinta.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden Keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

MPR RI telah mencabut TAP MPR Nomor 2/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga kedudukan hukumnya tidak berlaku.

"Oleh karenanya, tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintahan hari ini maupun yang akan mendatang untuk mendapatkan sekali lagi Anugerah Gelar Pahlawan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan serta selaras dengan martabat kemanusiaan, jasa-jasa, dan pengabdiannya pada bangsa dan negara," ujar Bamsoet saat silaturahmi dengan keluarga Gus Dur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Bamsoet mengatakan jasa Gus Dur sangat besar dalam memperjuangkan nilai toleransi, demokrasi dan keadilan sosial. Karena itu, perlu dipertimbangkan untuk diberikan anugerah gelar pahlawan nasional.

"Saudara sekalian yang saya muliakan, sampai titik ini rasanya kita dapat bersepakat. Begitu besar jasa-jasa Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial," ujar Bamsoet.