Gerindra: Budi Gunawan Dipilih Sebagai Profesional, Bukan Perwakilan PDIP

BeritaNasional.com -  Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan (BG), bukan merupakan perwakilan dari PDI Perjuangan (PDIP) dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Muzani menjelaskan bahwa Prabowo memilih BG karena dia adalah seorang profesional yang ahli di bidangnya.

"Pak BG adalah orang yang dianggap ahli di bidangnya," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Secara terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, juga menegaskan bahwa BG tidak mewakili partainya jika nantinya masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

"Pak BG (Budi Gunawan) masuk sebagai profesional," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan.

Sebelumnya, Muzani menegaskan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) tidak akan menempatkan kadernya dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, Muzani memastikan bahwa sikap tersebut bukan berarti PDIP menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap PDIP ini pun disampaikan, sekitar Kamis (17/10/2024) yang lalu.

"Betul bahwa PDI Perjuangan tidak akan menaruh kadernya, tetapi bagi PDI Perjuangan, itu tidak berarti oposisi," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Muzani menjelaskan bahwa di dalam PDIP tidak ada oposisi dan koalisi. Oleh karena itu, makna koalisi bagi PDIP bukanlah menempatkan kadernya dalam kabinet, dan oposisi bukan berarti tidak menempatkan kadernya dalam kabinet.

"PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi dan juga tidak mengenal koalisi. Koalisi tidak berarti harus menaruh menteri dalam pemerintahan. Oposisi tidak harus diambil dengan cara melawan pemerintahan," ujar Muzani.

"Bagi PDIP, tidak ada kata oposisi dan tidak ada kata koalisi. Itulah sistem presidensial. Jika kami masuk, tidak berarti harus menaruh kader dalam kementerian. Jika kami oposisi, tidak harus selalu bersikap menentang pemerintahan," lanjutnya.