PAN Sambut Positif Usul Prabowo soal Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

BeritaNasional.com - Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pemilu di Indonesia. Salah satunya adalah mengubah sistem pemilihan kepala daerah tidak secara langsung.

Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengatakan, kalau Presiden Prabowo yang memulai wacana ini akan mudah ditawarkan untuk seluruh partai.

"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," kata Saleh dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/12/2024).

PAN mendukung pemilihan kepala daerah disederhanakan. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga sudah pernah dialami di Indonesia. Menurut Saleh, kepala daerah yang dipilih DPRD juga banyak yang berprestasi dan dikenang hingga kini.

"Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini." ujar Saleh.

Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah harus merevisi undang-undang dan aturan turunannya. Agar mudah, sebelum revisi undang-undang dibahas, pemetaan seluruh aspek yang akan diubah harus sudah selesai dan dipahami semua pihak.

"Karena ini dari presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit. Sebab, hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah," kata Saleh.

"Yang jelas, PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi  sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan agar kepala daerah baik dari gubernur sampai bupati dan wali kota tidak dipilih secara langsung. Tetapi dipilih dan diangkat oleh DPRD.

Prabowo berbicara mengenai mahalnya biaya pemilihan kepala daerah berkaca pada penyelenggaraan di tahun 2024.

"Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo dalam pidato HUT Golkar ke-60 di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo pun mencontohkan, pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan India dipilih oleh DPRD. Karena itu, Prabowo mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota oleh DPRD. Agar lebih efisien dan tidak memakan biaya mahal.

"Saya melihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati," tegasnya.