Kasus Dadan Hindayana Jadi Pelajaran, DPR Desak BGN Benahi Tata Kelola MBG

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru Nanik Sudaryati Deyang membangun sistem antikorupsi dalam pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama. Karena berkaca dari kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang dilakukan oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana.

Politikus yang akrab disapa Abduh ini menilai perlunya membangun sistem untuk menutup celah korupsi agar program MBG berjalan bersih, transparan dan berkelanjutan.

"Pekerjaan utama Kepala BGN yang baru adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membangun sistem MBG yang antikorupsi. Kalau sistemnya dibenahi, manfaat program ini akan semakin dirasakan masyarakat dan tujuan besarnya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (5/6/2026).

Kasus dugaan korupsi tata kelola BGN harus menjadi pelajaran penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Abduh meminta pimpinan baru BGN memastikan celah korupsi itu tidak terulang di masa mendatang.

"Jangan sampai pergantian pimpinan hanya mengganti orang tanpa memperbaiki sistem. Yang harus dibangun adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi secara terbuka," ujarnya.

Menurut Abduh, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan data pelaksanaan MBG secara real time, termasuk terkait kinerja, distribusi program, penggunaan anggaran, dan capaian mitra pelaksana.

"Transparansi adalah salah satu cara paling efektif untuk menutup ruang penyimpangan. Ketika data dan informasi dapat diakses publik, peluang terjadinya manipulasi akan semakin kecil karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain memperkuat transparansi, Abduh menilai BGN harus lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, kritik yang berbasis fakta dan data merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola program.

"Tidak boleh lagi ada sikap defensif terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, akademisi, media, maupun pihak terkait lainnya. Justru dari kritik yang objektif itulah BGN dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan," ucapnya.

Lebih lanjut, Abduh meminta Kepala BGN yang baru menggandeng Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan MBG.

"Pelibatan Kejaksaan Agung dan KPK penting untuk memastikan pengawasan berjalan dari hulu hingga hilir. Program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa sehingga harus dijaga dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat," pungkasnya.