Setuju Prabowo Ubah Sistem Pemilu, PPP Soroti Biaya Tinggi

BeritaNasional.com -  Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono setuju dengan Presiden Prabowo Subianto terkait sistem pemilu yang perlu diubah. Menurut dia, penyelenggaraan pemilu hari-hari ini memakan biaya yang tinggi.

"Kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi," ujar Mardiono di Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

Biaya mahal tersebut termasuk anggaran yang dikeluarkan negara. Sebab, negara menghabiskan triliunan rupiah hanya untuk dua hari.

"Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara, berapa triliun sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan itu hangus dalam dua hari," kata Mardiono.

Karena itu, Mardiono sepakat demokrasi perlu dikuatkan. Perlu ada inovasi agar penyelenggaraan pemilu tidak memakan biaya tinggi.

"Memang kita butuh untuk membangun penguatan sebuah demokrasi, tetapi tidak boleh juga membebani rakyat sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan agar kepala daerah, baik gubernur hingga bupati dan wali kota, tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih dan diangkat oleh DPRD.

Prabowo berbicara mengenai mahalnya biaya pemilihan kepala daerah yang berkaca pada penyelenggaraan pada 2024.

"Apalagi, ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu, dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo dalam pidato HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo mencontohkan pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India dipilih oleh DPRD. 

Karena itu, Prabowo mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota oleh DPRD. Agar lebih efisien dan tidak memakan biaya mahal.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali pilih anggota DPRD, sekali pilih, ya sudah DPRD itulah pilih gubernur, pilih bupati," tegasnya.