Pramono-Rano Bakal Lakukan Uji Coba Program Sarapan Gratis Tahun Ini

BeritaNasional.com - Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno mengungkapkan bahwa program Sarapan Gratis akan direalisasikan pada tahun 2025.

Meski demikian, Ketua Tim Transisi Pram-Rano, Ima Mahdiah, mengatakan pihaknya akan melaksanakan uji coba terlebih dahulu untuk mengecek kesiapan seluruh pihak terkait.

"Kami jalankan sekarang untuk sarapan gratis, karena kami juga sedang uji coba. Kan tidak mungkin langsung bisa dilaksanakan secara keseluruhan, tapi kita uji coba dulu," kata Ima kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jumat (24/1/2025).

Ima berujar bahwa uji coba ini akan dilakukan selama beberapa bulan. Ia pun akan mengecek kesiapan anggaran Pemprov DKI, termasuk APBD Perubahan (APBD-P) 2025 atau APBD 2026.

"Trial-nya mungkin beberapa hari, minggu, atau bulan. Itu yang kami siapkan sampai nanti APBD Perubahan dan hingga 2026," ujar Ima.

Meski demikian, Ima juga membuka peluang untuk melaksanakan sarapan gratis tanpa menggunakan APBD.

"Karena kami juga masih memiliki beberapa sumber pendanaan yang mungkin tidak perlu menggunakan APBD, yang nanti akan dikoordinasikan dengan Pemprov DKI," jelas Ima.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa program Sarapan Gratis milik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini.

Plt Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan bahwa program ini akan diuji coba terlebih dahulu di sekolah-sekolah yang berada di RW kumuh.

"Target kami begitu, akan kami laksanakan tahun ini, tentu nanti akan kami coba secara parsial dulu, kami piloting di lokasi-lokasi prioritas di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita," kata Sarjoko kepada wartawan di Balai Kota, dikutip Jumat (17/1/2025).

Sarjoko juga berujar bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan anggaran tersendiri. Namun, program ini belum dianggarkan dalam APBD 2025. Sarjoko akan melakukan penyesuaian di pagu anggaran Disdik agar program ini dapat berjalan.

"Ya, nanti kami akan melakukan penyesuaian terhadap APBD yang ada di Dinas Pendidikan karena program ini belum teralokasi dalam perencanaan 2025," ujar Sarjoko.