KPK Usulkan Pansus untuk Usut Kasus Pagar Laut, Ini Alasannya

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas kasus pagar laut.

Rahmat mengatakan, saran ini ia ajukan agar DPR bisa mengawal asas cita dari Presiden Prabowo Subianto.

"Selaku Anggota Komisi II, kita tetap berkomitmen untuk mengawal semua asas cita Pak Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya terkait dengan penegakan hukum, kemudian terkait dengan masalah keadilan, kemudian mewujudkan kesejahteraan," kata Rahmat dalam Dialog Berita Nasional Malam, dikutip Sabtu (1/2/2025).

Rahmat menjelaskan, Komisi II harus berfokus untuk mengusut penerbitan sertifikat di atas laut itu. Pasalnya, ada sekitar 280 sertifikat, baik HGB maupun hak milik, yang sudah terbit.

"Oleh karena itu, tentu terbitnya sertifikat di atas laut ini menjadi pertanyaan publik karena selain menyalahi aturan, kemudian diduga ini ada cacat prosedural dalam penerbitan ini," ujar Rahmat.

"Tentu kita sebagai Komisi II mendukung Pak Menteri agar menjelaskan kepada publik kenapa ini terjadi. Kemarin kita sudah rapat RDP dengan Pak Menteri Nusron Wahid dan kita mendapatkan data yang luar biasa," sambungnya.

Dalam rapat itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memblokir 50 sertifikat di atas laut tersebut.

Oleh karena itu, dia mengusulkan dibentuk pansus agar kasus ini diusut secara transparan dan tak ada kasus serupa yang terulang.

"Berarti ada sekitar 230 sertifikat lagi yang masih dalam proses status hukumnya. Tentu kita berharap bahwa ini harus dibuka secara transparan, sehingga kejadian pelanggaran-pelanggaran serupa tidak terjadi di masa yang akan datang," pungkasnya.